HukumPolitik

Polemik DPT Tambahan, BPI: Publik Apresiasi Prabowo Imbau Periksa DPT, Jokowi Kok Diam Saja?

Suarapantau.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan himbauan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kepada masyarakat perlu direspon dan didukung oleh publik.

Hal tersebut, kata Panji untuk mengantisipasi adanya kecurangan di Pemilu 2019. Bertujuan agar Pemilu 2019 benar-benar dilaksanakan secara luber dan jurdil sesuai prinsip demokratis.

Menurutnya, langkah Prabowo tersebut menuai simpati masyarakat karena mendorong transparansi pelaksanaan pemilu untuk menjaga kedaulatan politik rakyat melalui pemilu.

Tak hanya itu, Ia menyayangkan, pihak capres petahana malah terkesan diam dengan kisruh DPT yang terus bergulir di ruang publik.

“Untuk mengantisipasi atau meminimalisir potensi kecurangan seperti DPT ganda, perlu kerja sama semua pihak dari semua unsur peserta Pemilu, mulai peserta pemilu dan Penyelenggara Pemilu serta masyarakat sebagai pemilih. Karena jumlah 31 juta DPT tambahan dari Kemendagri tersebut tidak sedikit,” tegasnya.

Lebih jauh, Panji menyebut, sementara penyelenggara pemilu saat ini berpacu dengan waktu karena pelaksanaan Pemilu 2019 semakin dekat.

“Saya pikir sangat menarik karena sebuah langkah maju dari Prabowo untuk memilih melontarkan pernyataan tersebut, karena secara esensi isu ini dapat mempersatukan bangsa karena DPT merupakan persoalan substansi, bukan narasi yang ingin memecah belah seperti isu radikalisme dan sebagainya”, tutur Panji

Panji menambahkan, publik sangat menyayangkan pula kepada capres nomor urut 01 Jokowi tak juga membuat statement senada dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Padahal jika penyelenggaraan Pemilu 2019 terlaksana tanpa ada potensi dan indikasi kecurangan Pemilu 2019 serta berjalan sesuai prinsip luber jurdil Jokowi pun akan mendapat apresiasi.

Karena sumber dari ramainya isu DPT tersebut tak lepas dari peran Kemendagri yang memberikan data DPT tambahan sebanyak 31 juta kepada KPU untuk ditetapkan menjadi DPT tetap di Pemilu 2019.

“Pemilu 2019 adalah cerminan perbaikan dari masalah-masalah yang selama ini melanda sejumlah Pemilu di Indonesia seperti penyelenggaraan beberapa Pilkada serentak di tahun – tahun sebelumnya,” tandasnya.

Lanjut Panji, Pemilu 2019 ini wajib menjadi contoh pelaksanaan Pemilu serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

“Maka dari isu DPT tersebut Jokowi tak sepatutnya untuk diam saja seolah persiapan penyelenggaraan sudah berjalan on the track. Karena jika Jokowi fokus sebagai Presiden untuk mengurusi hal tersebut. Justru akan mematahkan berbagai dugaan isu-isu miring yang selama ini menjadi asumsi publik, karena bukan tidak mungkin anggapan rakyat isu data DPT tambahan dari Kemendagri menguntungkan petahana?”, tutup Panji.(ran)

Facebook Comments

Tags

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Close
Close
%d blogger menyukai ini: