SuaraPantau.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha menyebut kisruh DPT seolah tidak mendapatkan perhatian dari Presiden RI Jokowi mendapat protes keras publik.
Pasalnya, jika dibiarkan berlarut-larut hal tersebut akan menjadi kegagalan kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia.
“Publik heran dengan sikap Jokowi seolah persoalan DPT ini bukan masalah serius, padahal secara tanggung jawab Jokowi mempunyai kewenangan besar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2019”, tutur Panji
Panji menambahkan, publik sudah tau awal mula masalah DPT tersebut, adalah dari data kependudukan yaitu E-KTP. Sudah banyak kasus E-KTP ganda bahkan asli tapi palsu dan kemudian kasus E-KTP yang tercecer. Tetapi dengan entengnya Kemendagri tidak bisa menyelesaikan serta mencegah praktik-praktik gelap tersebut.
Padalah perlu digaris bawahi data kependudukan adalah hal yang sangat strategis guna terintegrasinya data tersebut dengan yang lainnya. Dan akhirnya kisruh E-KTP tersebut semakin besar menjadi kekliruan KPU dalam menetapkan DPT Pemilu serentak 2019.
“Jokowi wajib mengevaluasi Kemendagri karena tak mampu menyelesaikan masalah-masalah data kependudukan yang valid seperti E-KTP. Banyak publik mempertanyakan apakah Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah E-KTP aspal berujung polemik DPT ?. jika demikian wajar saja jika publik menilai carut – marut E-KTP yang akhirnya membuat kisruh DPT, adalah salah satu kegagalan kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia”, tutup Panji.(RN)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
