SuaraPantau.com, Jakarta – Sepanjang tahun 2018 isu terkait politik, ekonomi dan hukum menjadi catatan penting ditahun ke empat Jokowi-JK berkuasa.
Dimulai dengan politik, Politik tidak hanya merupakan unsur paling penting karena setiap keputusan yang menentukan hajat hidup orang banyak dihasilkan dari sebuah keputusan politik.
Ditahun 2018 suhu politik nasional sempat memanas dengan adanya pesta demokrasi pilkada serentak, pembentukan koalisi pilpres dan penentuan capres-cawapres pilpres 2019 dan terakhir isu Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019.
Meskipun dipenuhi berbagai intrik namun bisa dikatakan stabil mengingat tidak ada pertentangan yang mengganggu jalannya pemerintahan.
Kedua tentang ekonomi, sebagai catatan, di era Jokowi-JK berkuasa isu ekonomi merupakan hal yang paling krusial, kinerja pemerintahan Jokowi-Jk selama empat tahun berkuasa selalu gagal memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan.
Hal tersebut diperparah dengan kondisi nilai tukar rupiah yang semakin memburuk hingga mencapai lebih dari Rp. 15.000/dollar AS.
Selain itu, kondisi utang negara yang menurut data yang dikeluarkan Bank Indonesia pada September 2018 mencapai Rp. 5.191 triliun, sebuah nilai utang fantastis dan mengalahkan rekor 32 tahun rezim orde baru.
Bahkan Klaim pemerintah yang mencabut berbagai subsidi rakyat dengan alasan dialihkan kepada hal yang lebih produktif berdampak luas bagi masyarakat.
Banyak keluhan dari masyarakat terkait semakin tingginya biaya hidup akibat berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dengan menaikan BBM, mencabut berbagai subsidi, dan pemerintah selalu gagal menjaga stabilitas harga-harga bahan pokoko.
Serangkaian hal tersebut, dianggap sebuah kegagalan dari pemerintah dalam mengelola negara.
Tidak hanya itu kebijakan impor yang dikeluarkan pemerintah disaat masa panen juga dianggap merupakan pengkhianatan kepada para petani lokal yang sebelumnya sudah dijanjikan akan dimuliakan oleh Jokowi.
Ketiga tentang hukum, hukum merupakan salah satu unsur penting dalam bernegara, karena dengan adanya hukum diharapkan akan menghadirkan rasa keadilan di masyarakat.
Banyak pihak menganggap adil itu sama rata, ini yang keliru, karena adil itu bukan sama rata tetapi proposional diberikan sesuai dengan kadar kesalahannya.
Pemerintahan Jokowi-JK sejak 2014 menggusung tema revolusi mental yang secara garis besar artinya membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern dan bertujuan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan mampu berkompetisi.
Sebuah gagasan besar tentu tidak akan berjalan dengan begitu saja, karena ini merupakan gagasan dari pemerintah, untuk menuju perubahan tersebut tentu harus diawali dari sikap dan perilaku dari aparatur pemerintah yang menunjukan perubahan yang di dasari atas program revolusi mental tersebut.
Berbagai kasus hukum seperti korupsi faktanya masih di dominasi oleh kalangan eksekutif, meskipun tidak menampikan jika banyak juga kalangan legislatif yang terjerat kasus korupsi, program revolusi mental yang sudah berusia 4 tahun sejak Jokowi berkuasa nyatanya terbukti gagal.
Lebih jauh, Jokowi juga gagal memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Berbagai kasus seperti kasus TKI yang di hukum mati, pembantaian pekerja di papua, kasus persekusi kepada para tokoh oposisi, kriminalisasi ulama, dan buntunya proses hukum atas laporan yang dilakukan oleh para pendukung oposisi, menjadi cacatan penting 4 tahun Jokowi berkuasa.
Pemerintah dinilai gagal memberikan keadilan sehingga muncul anggapan di masyarakat hukum hanya tajam kebawah dan tumpul keatas (kubu pemerintah).
Hal ini menandakan hukum tidak berjalan pada koridor semestinya yang mengusung asas “Equality be for the law” yang artinya persamaan dimata hukum.
Demikian sederet catatan akhir 2018 ditahun ke-4 Jokowi berkuasa, tahun 2019 merupakan puncak dari semua isu politik,ekonomi maupun hukum, apakah akan terjadi perubahan atau bertahan dengan gaya yang sama seperti saat ini, semua itu akan ditentukan dalam pemilu dan pilpres 2019 yang akan datang.
Selamat tahun baru 2019 semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ditahun baru nanti.
*Jajat Nurjaman (Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy)
