SuaraPantau.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, publik jelas sangat jecewa dengan tindak tanduk KPU dalam mengawal, mengawasai dan menyelenggarakan Pemilu 2019 khususya Pilpres 2019.
Pasalnya, baik soal penyampaian visi misi dan bocoran pertanyaan debat justru publik menilai KPU terlalu mengakomodir keinginan dari pihak Petahana.
“KPU tak boleh tunduk pada timses, mereka hanya peserta sementara KPU merupakan penyelenggara seharusnya KPU bisa tegas jika tak mau atau mampu mengikuti penyelenggaraan yang sudah di rencanakan oleh KPU, KPU berhak memberikan teguran keras bahkan mendiskualifikasi. Jadi publik berharap KPU tidak berat sebelah”, tutur Panji.
Panji menambahkan, soal penyampaian visi misi memang seharusnya yang melakukannya adalah paslon capres cawapres baik itu Jokowi-Maruf maupun Prabowo-Sandi karena penyampaian visi misi salah satunya agar rakyat tak memilih kucing dalam karung.
Kemudian isu soal bocoran saat debat salah satu fungsinya yaitu menguji wawasan, pengetahuan dan kecepatan berpikir dalam membuat keputusan secara spontan, cepat dan tepat.
Jika sebelumnya sudah diberi bocoran atau contekan rakyat tak disuguhi performa otentik dari pasangan capres – cawapres.
“Dari kedua isu krusial tersebut KPU bukan hanya membuat gaduh publik tetapi justru membuat penyelengaraan Pemilu 2019 turun klas. Bayangkan jika untuk menjadi ASN saja tak menerima bocoran soal tetapi justru yang mau menjadi pimpinan ASN mendapatkan soal. KPU wajib ingat adalah alat rakyat bukan alat timses apalagi penguasa,” tegasnya.
“Banyaknya soal dimulai dari DPT hingga soal bocoran soal debat dan visi mis wajar saja jika publik saat kurang dipercaya rakyat, dan bagaimana mungkin KPU dapat menyelenggarakan Pemilu yang jurdil jika rasa kepercayaan rakyat saja sudah menurun. Jadi harapan rakyat KPU wajib berubah lebih logis dan hentikan kekonyolan ini”, tutup Panji.(RN)