SuaraPantau.com, Jakarta – Forum Pemuda Pemerhati Demokrasi (FPPD) DKI Jakarta mengatakan jika isu HAM (Hak Asasi Manusia) memang sangat sensitif bagi kubu oposisi. Belum lagi isu tersebut akhir-akhir ini sangat gencar didengungkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan kubu oposisi.
Tak lain, hal itu dilakukan hanyalah semata-mata untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan calon Pilpres 2019 usungan kubu oposisi sendiri yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Tentu Isu HAM ini menjadi salah satu alat politik pihak lain untuk melemahkan kekuatan oposisi. Walaupun demikian, dengan bergabungnya beberapa aktivis korban gerakan 98 ke kubu Pak Prabowo kala itu, hal ini tentunya mengisaratkan dan meyakinkan publik bahwa Pak Prabowo bukan pelanggar HAM,” kata Ketua FPPD DKI Jakarta, Suriadin P La Ode kepada Suarapantau.com, Rabu (9/1/2019).
Selain itu, lanjut Suriadin, bukti bahwa mantan Danjen Kopassus itu bukan pelanggar HAM adalah ketika Prabowo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden 2019 yang di dampingi oleh Sandiaga Salahudin Uno sebagai wakilnya.
“Ini bukti bahwa Pak Prabowo bukan pelanggar HAM. Dan masih banyak bukti-bukti lain yang mematahkan segala argumen dan tundingan berbau fitnah dan menyesatkan itu,” tegasnya.
“Kejadian 98 hingga saat ini juga masih menjadi bola liar alias kita belum tau siapa pelaku sebenarnya. Kita belum tau siapa otak dibalik peristiwa penculikan aktivis 98 tersebut, justru saya pribadi mengindikasi bahwa pelaku penculikan di balik gerakan 98 adalah mereka yang selalu melabelkan secara keras Dan terus-menerus terhadap Pak Prabowo Subianto,” sambungnya.
Oleh karena itu, tema debat pertama yang salah satunya mengangkat soal Isu HAM, menurut Suriadin tak ada masalah bagi Prabowo sendiri. Dirinya pun memperkirakan bahwa tak asing lagi baginya sebab pada depat pilpres 2014 tema yang sama juga pernah diangkat. Apalagi sampai melemahkan semangat Prabowo yang juga selaku Ketua Umum Partai Gerindra itu serta mempengaruhi elektabilitasnya.
“Justru hal ini akan dijadikan sendiri oleh Prabowo sebagai spirit untuk memperjuangkan dan menegakan HAM di negeri ini. Sebab ini juga menjadi salah satu programnya. Karena kita tahu bahwa banyak kasus pelanggaran HAM berat di era saat ini. Tapi serasa seakan tidak ada, ini kan aneh dan ini juga fakta yang tak terbantahkan,” ucapnya.
“Walaupun demikian, soal penegakan dan memperjuangkan HAM merupakan sebuah keharusan yang mutlak untuk dipenjuangkan termasuk keadilan dan kesejahteraan. Apalagi sekelas kepala negara, itu fardu ‘ain hukumnya untuk di tegakan,” tegas Suriadin.
Dirinya juga berpendapat bawa rakyat saat ini sudah cerdas dan paham siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran HAM. Sebab baru di era saat ini masyarakat Indonesia meminta ganti presiden.
“Ini sejarah baru buat negara ini, dan hal ini hadir bukan tanpa sebab, melainkan ada sebabnya yakni soal kesenjangan diberbagai sektor labil, khusus sektor pendidikan dan kesejahteraan,” pungkasnya.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
