Pemerintah Naikkan Tarif Tol, BPN: Pembangunan Infrastruktur Bukan untuk Rakyat

Suhendra Ratu Prawiranegara - SUARAPANTAU.COM

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Di tengah banyaknya keluhan masyarakat karena mahalnya tarif jalan tol Trans Jawa, tahun ini pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan akan menyesuaikan tarif 15 tol di Indonesia.

Ruas-ruas tol itu sudah masuk pada tahap peninjauan standar pelayanan minimum (SPM) sesuai ketentuan Peraturan Menteri (PM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16 Tahun 2014, yang terdapat poin penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai rencana tersebut adalah sebuah ironi. Di tengah keluhan mahalnya tarif tol, kondisi ekonomi yang serba sulit pemerintah malah menaikkannya.

“Bagi Prabowo-Sandi kebijakan ini adalah sebuah ironi. Pemerintah banyak utang untuk bangun jalan tol yang diklaim untuk rakyat, kini tarifnya dinaikkan. Ini bukti kalau pembangunan tol bukan untuk kepentingan rakyat, tapi justru membebani rakyat.” kata Suhendra dalam keterangannya, Rabu, 13 Februari 2019.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data BPJT, sejumlah ruas tol milik Jasa Marga yang akan disesuaikan tarifnya antara lain Surabaya-Mojokerto Seksi I dan tol Bali Mandara.

Selain itu kenaikan tarif akan diberlakukan pada ruas tol Jagorawi, Surabaya-Gempol, Palimanan-Kanci, dan ruas tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa.

Suhendra mengatakan, ruas tol Surabaya-Mojokerto selama ini sepi karena tarifnya dinilai mahal. Sekarang justru dinaikkan. Sementara itu, tarif tol Palimanan-Kanci merupakan bagian trans Jawa akan kian membuat ruas itu dihindari para sopir truk angkutan logistik.

Begitu pula tol Belawan -Medan-Tanjung Morawa akan menambah beban biaya transportasi bagi truk-truk angkutan barang dari pelabuhan Belawan.

“Kita perlu pertanyakan sebenarnya tol ini dibangun untuk kepentingan rakyat atau kepentingan bisnis? Jadi klaim Jokowi yang selama ini menyebut bahwa orientasi infrastruktur untuk rakyat perlu dipertanyakan,” tegas mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini.(*)

Ikuti berita terbaru di Google News

Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027

Pasang Iklan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *