SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, tantangan Jokowi kepada para penguasa lahan untuk segera mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada negara seperti menepuk air di dulan terpercik muka sendiri.
Pasalnya, dari data yang beredar mayoritas penguasa lahan tersebut merupakan bagian dari pendukungnya, jika benar Jokowi menginginkan hal tersebut kenapa tidak di dahului oleh orang-orang yang berada dalam lingkarannya saat ini.
“Pasca penyebutan lahan ratusan hektar milik Prabowo yang disebutkan Jokowi dalam debat pilpres kedua yang lalu, publik akhirnya bisa mengetahui siapa saja yang menjadi tuan tanah di negeri ini, jika pernyataan Jokowi tersebut diarahkan ke Prabowo saya kira kok ini seperti terkesan ada persaingan bisnis tidak sehat diantara para pengusaha,” beber Jajat, dalam keterangan persnya (25/2/2019).
Jajat menambahkan, publik menagih kejujuran Jokowi untuk memberi contoh terlebih dahulu melakukan hal tersebut.
“Mengingat publik juga sudah mengetahui jumlah lahan yang dikuasai pak Luhut, Erik Tohir, Harie Tanoe maupun Sinar Mas itu juga besar”, tutur Jajat.
Jajat menilai, pembahasan ini akan menjadi menarik karena dengan begitu publik bisa mengetahui berbagai informasi yang selama ini tidak terbuka, akan tetapi apa yang dilakukan Jokowi kali ini secara politik dapat dikatakan merupakan serangan susulan yang sebelumnya telah dilakukan saat debat pilpres kedua yang lalu.
Kendati demikian, isu tersebut belum bisa menutupi isu lain yang lebih menarik perhatian masyarakat salah satunya tentang penegakan hukum, maupun isu ekonomi yang dianggap gagal.
“Tidaklah keliru jika seorang kepala negara membagikan lahan berikut sertifikatnya kepada rakyat karena dengan begitu ditahun selanjutnya pemerintah bisa menarik pajak sebagai pemasukan negara, namun untuk kondisi saat ini tidak ada yang lebih penting selain persoalan mahalnya biaya hidup bagi masyarakat karena bagaiamana bisa nantinya menjalankan kewajibannya membayar pajak jika kondisi perekonomiannya masih dianggap berat oleh masyarakat”, tutup Jajat.(RN)