SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Beredarnya video Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang memberikan amplop diduga berisi uang kepada pengasuh Pondok Pesantren di Bangkalan, Jawa Timur menuai sorotan tajam.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman turut angkat bicara mengenai polemik tersebut.
Dalam video, Luhut meminta sang kiai agar memobilisasi massa agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April untuk mencoblos yang pakai baju putih.
Jajat menilai, Bawaslu RI sebaiknya tidak tinggal diam mengenai peristiwa amplop Menko Maritim tersebut.
“Kita desak Bawaslu mengusut adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan Luhut. Jika benar, hal ini tentu bukan contoh yang baik. Terlebih beliau adalah pejabat yang seharusnya memberi keteladanan,” tegas Jajat, Jakarta (4/4/2019).
Jajat menegaskan, Bawaslu RI harus lebih pro aktif menyikapi berbagai kasus dugaan pelanggaran pemilu demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas.
“Kami percaya bahwa Bawaslu sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan secara konstitusional. Semoga kepercayaan publik tidak runtuh karena terkesan Bawaslu sebagai lembaga independen tapi melempem ketika menindak pelanggaran pemilu,” terang Jajat.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
