SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menilai pemerintah keliru jika menggunakan instrumen hukum menghabisi lawan-lawan politiknya.
Jajat menegaskan pemerintah terkesan panik dan tidak bisa menerima argumen yang berbeda diluar pemerintahan.
Ia mengaku prihatin atas kasus yang menimpa sejumlah tokoh yang berada diluar pemerintah yang harus dibungkam dengan proses-proses hukum.
“Sebagai contoh juga dalam kasus dr. Ani yang dianggap mengujar kebencian padahal sejatinya berpendapat sesuai keahliannya,” tegas Jajat, dalam keterangan persnya, Jakarta (17/5/2019).
Lebih jauh, kata Jajat, gerak-gerik pemerintah tersebut yang terkesan represif akan menimbulkan stigma negatif ditengah masyarakat.
“Dalam situasi politik yang sedang memanas ini tindakan seperti itu kurang tepat. Pada kenyataannya jika memang ada dugaan kejanggalan dalam satu kasus pemerintah lah yang harus membuat kasus itu terang. Bukan malah membungkam kritik khalayak publik,” tandasnya.
Jajat menambahkan, pemerintah juga tengah terjebak dalam persepsi publik terkait dugaan tebang pilih atas proses hukum.
“Berbagai hal krusial dalam hal penegakan hukum jadi catatan penting rezim ini. Jadikan Hukum itu sebagai pangliam dan biarkan hukum berdiri tegak sebagaimana mestinya tanpa harus terpengaruh kepentingan lain, dengan begitu maka dengan sendirinya akan menimbulkan kesadaran hukum di masyarakat,” tutup Jajat.(*)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
