SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, banyaknya pendaftar calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga ada berlatar belakang politisi merupakan hal yang wajar mengingat secara hirarki kedudukan BPK setara dengan DPR dan Presiden.
Selain itu, kata Jajat, kewenangan dalam menjalankan tugasnya mencakup luas, untuk itu peran dari BPK sangatlah sentral dalam melakukan audit sejauh mana efektifitas penggunaan keuangan negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Meskipun capim BPK saat ini berasal dari latar belakang yang berbeda termasuk ada dari politisi namun diharapkan tidak mempengaruhi kinerja BPK kedepan jika kelak terpilih sebagai pimpinan BPK,” tutur Jajat.
Mengingat kedudukannya yang sangat sentral termasuk sinergi dengan KPK dalam menegakan hukum berbagai kasus penyalahgunaan anggaran negara.
Jajat mencontohkan publik berharap kasus yang menimpa sumber waras yang hingga kini tidak ada kejelasan bisa menjadi catatan penting bagi panitia seleksi capim BPK yang baru.
Jajat menambahkan, tugas dan kewenangan BPK sangat berkaitan erat dengan kekuasaan, untuk itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana proses pemilihan capim BPK ini dilakukan.
Kedudukan BPK sangat penting dalam mengukur sejauh mana efektifitas pemanfaatan anggaran negara, jika di isi oleh pihak yang tidak profesional tentu akan sangat berbahaya.
“Tentunya masyarakat berharap proses pemilihan pimpinan BPK bisa bersih dari kepentingan apapun termasuk kepentingan politis, publik berharap dari pimpinan baru nanti akan ada banyak terobosan baru sehingga peran dari BPK dalam mengawasi dan mengaudit keuangan negara dapat berjalan maksimal,” tandasnya.
“Saya kira untuk saat ini penting bagi kita semua turut serta mengawasi jalannya proses pemilihan capim BPK ini, karena apapun hasilnya akan sangat mempengaruhi roda pemerintahan kedepannya”, tutup Jajat.