SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Belum lama ini diumumkan hasil review Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, melalui surat bernomor HK.04.01/I/2963/2019 tentang Rekomendasi Penyesuaian Kelas Rumah Sakit. Ada sekitar 615 rumah sakit mengalami turun kelas di seluruh Indonesia, termasuk 12 rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan (RSUD Busel).
Dikutip dari Liputan6.com, surat rekomendasi tersebut dikeluarkan Kemenkes RI tertanggal 15 Juli 2019. Menurut Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo, review dilakukan untuk merekam kompetensi rumah sakit, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM), maupun alat-alat kesehatannya.
RSUD Busel diturunkan dari kelas D menjadi kelas D mines. Kelas D mines artinya adalah paling rendah dalam klasifikasi rumah sakit. RSUD Busel diturunkan ke kelas terendah oleh Kemenkes agar terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan setempat selama 1 tahun.
Atas kondisi tersebut, Menurut salah satu putera daerah Buton Selatan La Ode Basir, Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat Busel harus memandang persoalan tersebut dari sisi positif sekaligus bahan efaluasi agar kedepannya melakukan perbaikan diberbagai aspeknya secara menyeluruh.
“Ini harus dijadikan momentum untuk perbaikan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir terkait kebijakan di bidang kesehatan oleh pemerintahan Buton Selatan. Atas hasil rewiew ini tidak bijak jika kita memikulkan beban tersebut pada Direktur Rumah Sakit atau Kepala Dinas Kesehatan semata. Tetapi, persoalan ini menjadi tanggungjawab dan perhatian bersama, mulai dari pengambilan kebijakan penyusunan APBD dalam hal ini Bupati dan DPRD serta yang terlibat dalam eksekusi kebijakan yakni Kepala Dinas Kesehatan dan Dirut Rumah Sakit.” Cetus praktisi pendidikan sekaligus aktivis social yang berdomisili di Jakarta ini dalam releasenya kepada Suarapantau.com, Jum’at (2/8/2019)
Menurut La Ode, Upaya Perbaikan Buton Selatan sebagai daerah otonom baru tentu banyak sekali aspek yang harus dibangun sementara daya dukung anggaran tidak memadai. Untuk itu, kata dia, pemangku kebijakan (Bupati dan DPRD) harus punya skala prioritas. Skala prioritas pembangunan tersebut La Ode istilahkan seperti bidang-bidang yang mempunyai “daya kejut” atau “efek berantai” dalam upaya akselerasi pembangunan daerah.
“Skala prioritas untuk daerah otonom baru menurut saya paling sekitar 4 – 5 bidang dan bidang kesehatan adalah salah satunya.” Cetusnya
La Ode mengatakan, Faktor utama penentu klasifikasi rumah sakit adalah ketersediaan dokter/ dokter ahli yang cukup dan kelengkapan peralatan yang mendukung tindakan medis di rumah sakit tersebut. Maka untuk memperbaiki pelayanan RS Busel, upaya yang harus dilakukan adalah pemenuhan terhadap kedua faktor utama tersebut.
Iapun menjelaskan, Yang bisa dilakukan adalah: pertama, dalam penyusunan APBD, Bupati dan DPRD harus memberi porsi anggaran yang cukup besar terhadap bidang kesehatan setelah bidang pendindikan. Karena fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik akan mendukung masyarakat daerah tersebut tumbuh kembamg secara sehat. Dan hanya masyarakat yang sehatlah yang bisa melakukan hal-hal produktif.
Kedua, dengan anggaran yang ada (kategori presentasi besar dalam skala APBD Busel), maka Dinas Kesehatan dan Direktur rumah sakit harus melakukan tindakan-tindakan perbaikan sarana dan melengkapi alat kesehatan secara bertahap.
Ketiga, untuk ketersedian SDM dokter/ dokter ahli serta tenaga medis yang hari ini belum memadai bisa dipenuhi melalui kerjasama dengan daerah lain yang dokter dan tenaga medisnya cukup. Tetapi, langkah strategis pemenuhan SDM sendiri oleh Busel harus dilakukan melalui sinergitas dengan bidang pendidikan mulai melakukan pemetaan pontesi peserta didik di Busel mulai jenjang SMP dan SMA. Pemetaan pontensi ini tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan SDM dokter tapi juga termasuk SDM bidang lainnya yang krusial dibutuhkan oleh Busel.
Hasil pemetaan ini kemudian berujung pada adanya kebijakan pemberian beasiswa untuk mereka yang terpilih atau memenuhi kualifikasi agar kuliah di fakultas kedokteran dengan ketentuan kembali mengabdi di daerahnya setelah selesai menempuh pendidikan. Iapun mencontohkan, misalkan (kalau anggaran cukup) dipilih tiap kecamatan satu orang, maka tiap tahun ada 7 orang siswa terbaik Busel yang lulus SMA akan lanjut kuliah di kedokteran, selanjutnya mereka diarahkan juga untuk pengambilan spesialisasi sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kalau kebijalan ini ditempuh, kedepannya Busel tidak akan kekurangan lagi SDM dokter bahkan bisa dipenuhi sampai level Puskesmas di kecamatan atau pada spesialisasi tertentu sampai tingkatan Pustu di desa-desa, sehingga secara bertahap akan terjadi perbaikan pelayanan di RSUD Busel yang berujung pada naiknya kelas secara bertahap. Dan untungnya lagi dokter yang bertugas di daerah-daerah wilayah Busel adalah warga daerah itu sendiri, sehingga lebih memudahkan lagi dalam hubungan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Bahkan dari aspek pendidikan hal ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat sekitar.” tandas aktivis millennial itu. (SP)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
