Politik

NCID Prediksi Kalangan Profesional Terancam Terdepak Dari Kabinet Jokowi-Ma’ruf

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menilai banyaknya tekanan dari sejumlah partai pendukung pemerintah yang menginginkan posisi Menteri lebih banyak mengindikasikan akan banyak kalangan profesional non partai yang akan terdepak dari kabinet.

Pasalnya, perbedaan yang cukup signifikan dari kampanye 2014 dan 2019 adalah hilangnya peran dari para profesional yang dulu secara aktif mengkampanyekan Jokowi secara terbuka tapi tidak lagi terlihat dalam kampanye pilpres 2019 yang lalu.

“Kita bisa melihat bagaimana kabinet periode pertama Jokowi sempat melakukan reshufle tapi sebagian besar hanya dilakukan terhadap Menteri dari kalangan profesional non partai, mengingat perannya dalam kampanye pilpres 2019 yang semakin berkurang, saya kira sangat wajar jika kali ini partai menuntut pembagian jatah lebih, namun tentu harus mengedepankan asas profesional yang mumpuni di bidangnya sehingga bisa memaksimalkan program pemerintah kedepan”, tutur Jajat.

Jajat menambahkan, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam acara Kongres PDIP secara tegas meminta jatah kursi lebih banyak, meskipun pada dasarnya Jokowi sepintas telah menjawab jika PDIP selama ini telah diberikan jatah lebih banyak dari partai lain.

Lebih lanjut, kata Jajat, adanya penegasan ini secara tersirat PDIP ingin menegaskan kembali jika partainya adalah pemenang pemilu dan lebih berhak dari partai koalisi yang lain apalagi saat ini banyak partai yang merapat yang sebelumnya diluar koalisi.

“Adalah wajar jika partai koalisi pendukung Jokowi saat ini merasa resah dengan kehadiran partai-partai yang baru merapat mendukung Jokowi, bukan karena takut kehilangan jatah kursi, tapi lebih khawatir tidak mendapatkan jatah lebih dari periode sebelumnya,” tandasnya.

“Bisa dipastikan banyak jatah kursi yang kosong dengan terdepaknya kalangan profesional non partai ini, meskipun pada dasarnya penunjukan Menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden tapi faktanya selama ini tidak pernah lepas dari kepentingan partai politik”, tutup Jajat.(*)

Facebook Comments

Tags

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Close
Close