SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Tak lama lagi akan terjadi pergantian pimpinan baik pimpinan DPR RI maupun DPD RI. Pergantian itu tentu mendorong konsolidasi bagi anggota yang hendak berambisi merebut kursi pimpinan.
Wakil Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI), La Ode Arpai, menilai momentum pergantian komposisi DPD membuat para calon pimpinan terlihat berlomba-lomba meminta dukungan yang syarat dengan adanya praktek transaksi keuangan kepada anggota.
“Transaksi uang dalam pergantian kursi pimpinan DPR maupun DPD syarat terjadi.” Katanya, 24/09/2019, dalam keterangan tertulisnya kepada Nalarjoang.com
Alumnus Universitas Indonesia, ini juga menyampaikan bahwa praktek tersebut berwujud penghianatan terhadap rakyat. Pasalnya anggota DPD yang semestinya memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah, malah terkotori dengan kepentingan sekelompok orang.
“DPD lahir dari amanat reformasi, Para anggota DPD seharusnya mewakili daerah untuk menjadi penghubunga antara kepala daerah dan para pembuat kebijakan dipusat agar dapat mengusulkan regulasi kebijakan yag inklusif terhadap daerah bukan hanya mencari kekayaan diri sendiri ketika duduk disenayan.
Praktek – praktek itu juga, lanjut Arpai, menunjukan kerusakan moralitas pribadi anggota DPD.
“Hal hal demikian sangat merusak moralitas lembaga. Dan seharusnya para pimpinan KPK harus menelusuri transaksi transaksi demikian karena hal ini sangat merusak lembaga.” Tutupnya
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
