Menteri Edhy Janji Sediakan Kapal Kayu untuk Nelayan di Natuna

Menkopolhukan Mahfud MD bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berada di Natuna, Rabu (15/1/2020). - Dok. KKP
Menkopolhukan Mahfud MD bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berada di Natuna, Rabu (15/1/2020). - Dok. KKP

Jakarta- Pemerintah menyatakan serius menjaga kedaulatan dan memanfaatkan potensi perikanan di perairan Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan pihaknya tengah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.

“Sebelumnya, sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu. Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan,” ujar Edhy di Natuna seperti dikutip dalam siaran pers, Rabu (15/1/2020).

Untuk pemanfaatan perairan Natuna, KKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Pasalnya, nelayan di Natuna tidak hanya membutuhkan kapal yang mumpuni untuk melaut, namun juga memerlukan bahan bakar, cold storage, dan sarana pelelangan ikan yang saat ini masih dikeluhkan ketersediaannya.

“Sekarang ada SKPT [Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu] yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini,” tutur Edhy.

Adapun pada Rabu (15/1/2020), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar koordinasi lintas kementerian/lembaga di atas geladak kapal perang KRI Semarang – 594 yang tengah berlayar di Natuna Utara. Edhy turut hadir bersama Plt Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono.

Hadir juga Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie, perwakilan Kemenlu, Kemenhan, Kemenhub, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, TNI, hingga Polri.

Pembahasan utama tentu soal menjaga kedaulatan. Namun, dibahas juga upaya peningkatan pengelolaan sumber daya laut Indonesia khususnya di perairan Natuna.

“Makanya di sini [Natuna] akan dibangun sentra kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga keamanan laut kita. Antara lain kita akan memperbanyak nelayan kita di sini dengan tetap memprioritaskan nelayan-nelayan setempat,” kata Mahfud.

Editor : Lucky Leonard
Artikel ini tayang di Ekonomi.bisnis.com

Ikuti berita terbaru di Google News

Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027

Pasang Iklan

Pos terkait