Jakarta- Rencana pemerintah untuk melarang warga mampu membeli LPG 3 kg dan membatasi jumlah pembelian oleh warga miskin, menuai protes masyarakat. Anggota DPR RI Andre Rosiade meminta pimpinan DPR untuk mengirimkan surat ke pemerintah agar rencana tersebut dibatalkan.
“Kami mendesak pimpinan dan sidang untuk mengirim surat ke pemerintah agar rencana pengalihan subsidi itu tidak diteruskan atau dibatalkan saja,” kata Andre dalan rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Rabu (22/1).
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini menyebut kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat sebaiknya dipikirkan secara matang. “Kebijakan yang akan diputuskan apalagi berdampak ekonomi sosial rakyat harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah harus menghentikan wacana ini dulu,” kata dia.
Terlebih, kata dia, sejak awal pemerintah dan DPR telah sepakat untuk memberikan subsidi LPG. Menurutnya, pemerintah tak bisa secara sepihak mengubah kesepakatan tersebut.
“Pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi gas 3 kg dan sudah disahkan bersama di rapat paripurna. Karena itu pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya karena itu berpotensi melanggar undang-undang,” ucapnya.
Ia ingin pemerintah harus melibatkan DPR untuk membahas kembali subsidi LPG 3 kg yang sudah berjalan.
“Kami memahami pemerintah berusaha menekan angka subsidi di APBN kita agar lebih seimbang dan lebih tepat sasaran di samping dana pengalihan subsidi itu digunakan untuk sektor lebih produktif. Namun, pembahasan pengaturan ulang pemberian subsidi harus melibatkan banyak pemikiran dan instansi termasuk DPR,” tegas Andre.
Artikel ini telah tayang di Kumparan.com
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
