SUARAPATAU.COM, JAKARTA – Mardani Ali Sera, Inisiator gerakan #KamiOposisi mengungkapkan target Presiden Joko Widodo menurunkan kemiskinan sampai 0 persen pada tahun 2024 bisa tercapai dengan beberapa syarat. Namun, ia pun meragukan target itu bisa tercapai.
“Saya apresiasi niatan mulia Presiden Jokowi menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia di akhir periode kepemimpinan beliau. Tapi, menurut saya target itu kelewat tinggi masih di awang-awang sekarang ini,” kata Mardani, Minggu (8/03/2020).
Pasalnya, menurut Legislator Fraksi PKS DPR RI itu belum ada gebrakan khusus dalam penanganan kemiskinan di awal periode ke II Jokowi. “Secara ekonomi janji presiden di periode pertama saja bisa dibilang gagal! Seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, impor semakin tinggi, kebijakan tol laut tidak seperti yang diharapkan padahal menargetkan hidupnya jalur perdagangan antar pulau,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan harus ada gebrakan dan formula kebijakan yang efektif dan efisien dibandingkan yang sekarang diterapkan baru ada peluang, “Hasil itu tergantung dari strategi, proses dan kebijakannya tepat sasaran atau tidak,” kata Mardani.
Anggota DPR RI asal Dapil Jakarta Timur itu berpendapat target yang pengentasan kemiskinan itu bisa terealisasikan dengan dibuatnya formula kebijakan yang genius, teratur, terstruktur dan terukur, “Insya Allah bisa, asalkan harus ada good will dari seluruh pemangku pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah karena masalah kemiskinan ini luar bisa komplek. Ada 19 Kementerian/lembaga yang terkait, mulai dari TNP2K, Kemensos, Kemendikbud, BPS, Bulog, Baznas, pemerintah daerah baik provinsi atau tingkat I dan II dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurut Mardani, Ada tiga hal yang perlu segera disiapkan dari sekarang, pertama harus dibuat payung hukum untuk segera dibuat untuk membuat otoritas terpadu yang menangani kemiskinan. Saat ini, masih tidak sinkron kebijakan antar lembaga. Kedua, perlunya dibentuk Badan khusus penanggulangan kemiskinan yang memiliki otoritas yang kuat menggabungkan penggunaan anggaran, pengelolaan pendataan kemiskinan real, dan SDM full disini. Ketiga, perlunya pelibatan semua akses pendanaan secara kolaboratif baik lokal maupun global. “Ini semua perlu cita-cita mulia yang tulis dan political will,” pungkasnya. (co)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
