SUARAPANTAU.COM, BUTENG – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah dinilai tidak tanggap dalam menangani penyebaran Covid.19 di Buteng.
Hal itu, dikatakan Ketua Laskar Muda Hanura Buton Tengah, Djoysman Mahuji, SE.
Menurutnya, Hal itu didasarkan, pada ketidak tersedianya Ambulans khusus, yang menangani pasien Covid.19 serta tidak adanya APD di tiap-tiap puskesmas yang ada di Kabupaten Buton Tengah.
“Saya menduga ketersediaan Ambulans khusus antar pasien covid.19 saya liat tak ada sama sekali, Bukan hanya itu, alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan tidak tersedia untuk tiap puskesmas, pos palang penjagaan transportasi darat dan laut APDnya tidak Sesuai standar internasional bahkan ada yang pake jas hujan seperti pengamatan saya yang tiap hari melewati jalur tersebut.” pungkas Ketua Laskar Muda Hanura Buton Tengah, Djoysman dalam Releasenya pada Suarapantau.com. Minggu (26/4/2020).
“Rapid Tes juga Masi terbatas, tindakan yang seperti inilah yang akan membahayakan tim medis kita, padahal Anggaran 11 miliar sudah di gelontorkan. keberadaan leader yang jelas di Dinas Kesehatan buteng sangat dibutuhkan sebagai orang yang mengatur penanganan Covid-19,” papar Djoys.
Olehnya itu, Djoysman, meminta kepada Bupati Buteng, agar segera Menggantikan atau mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya agar serius dalam penanganan Wabah Virus Corona.
“ini terlihat dari ketidak jelasan tindakan tim gugus covid buteng untuk mengambil sikap tegas, dimana Kabupaten Muna yang notabenenya 1 daratan dengan kita sudah 7 orang yang positif Covid-19, di tambah kota Baubau hari ini 2 orang, nah 2 wilayah inilah yg sering berinteraksi dengan kita yang ada di buteng.” ucap dia
Iapun berharap kepada Bupati Buton Tengah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di Buteng agar segera mengambil tindakan kalau anak buahnya di nilai tak becus tangani covid.19.
“harapan saya Kalau bisa tutup semua akses jalan dari kota baubau dan kabupaten muna karna memang sudah menjadi zona merah dan tidak aman bagi daerah kita, adapun yang bisa di biarkan lewat itu adalah kendaraan logistik” katanya
“Bagi masyarakat yg ber’KTP Muna dan baubau jangan di biarkan masuk dulu selama 14 hari sampe kondisi baubau dan muna aman baru akses di buka, bagi warga yg ber’KTP Buteng dari Baubau atau Muna yang kembali di buteng harus karantina mandiri dan di jaga ketat oleh pemerintah desa dan tidak boleh kekuar rumah selama 14 hari. Begitupula orang buteng yang mau keluar ke baubau atau muna kalau bisa di larang dulu, lebih baik mencegah dari pada kita mengobati dan menyebabkan munculnya kepanikan.” tegasnya
Djoysman’pun mengajak kepada semua pihak, khususnya masyarakat Buton Tengah agar sama-sama berantas penularan virus corona ini.
“Setidaknya ketika kita menerapkan aturan, Ini kita masi bisa lakukan shalat tarwih dengan khusuh dan menjalankan ibada puasa dengan hati yang tidak serba was-was karna kita masih tetap beraktifitas dalam daerah sendiri.” pungkasnya
“ODP ini yang harusnya selalu di informasikan setiap harinya oleh infokom dan dinas Kesehatan, karna Keterbukaan informasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat kita ini penting, agar tenaga kesehatan dan masyarakat tidak tertular. Himbauan ini saya sampaikan agar tidak terjadi semacam kejadian bayi silfia asal desa matara.” Tegasnya (SP)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
