Polemik Surat Tugas Gubernur, Yusran Sofyan Minta Dibatalkan

Yusran Sofyan

SUARAPANTAU.COM, MAKASSAR – Polemik surat tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang menugaskan Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika Sari terus bergulir.

Diketahui, surat gubernur dengan nomor 162.1/2781/B.Pem.Otda menugaskan Ketua DPRD untuk melakukan kunjungan pengawasan dan pemantauan ke Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terkait penyebaran Covid-19.

Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yusran Sofyan menilai surat tersebut tidak perlu dan sebaiknya ditarik oleh Gubernur.

Surat Tugas Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah

“Sebaiknya surat tugas ini diperuntukkan untuk ketua gugus tugas kab/kota terkait agenda dan perihal fungsi pengawasannya,” tutur Yusran, Senin (27/4/2020).

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, kata Yusran, Ketua DPRD sudah bagian dari Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 jadi tidak perlu ditugaskan lagi.

“Kalau ini diperuntukkan untuk institusi DPRD bisa mendelegitimasi fungsi dewan yang diatur oleh UU Pemda,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Baca juga: Pemerhati Sosial Minta Kadis Kesehatan Sulsel Perbaiki Komunikasi Publik

Sebelumnya, Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis juga menilai surat tersebut sangat tidak dibenarkan dalam etika birokrasi.

“Kalau menurut etika birokrasi ya… nggak benarlah seorang kepala daerah/gubernur menugaskan ketua dewan. Karena kedudukannya adalah setara/mitra kerja,” jelas Bastian dalam keterangan persnya (25/4/2020).(rls)

Ikuti berita terbaru di Google News

Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027

Pasang Iklan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *