HukumOpini

Demi Harga Diri Bangsa, Ruslan Buton Tolak Disuap Kasus TKA

Oleh: Muhammad Risman
“Mantan Aktivis Tambang di Maluku Utara.”

SUARAPANTAU.COM, – Sebagaimana beberapa pemberitaan media online yang beredar. Pemberhentian Ruslan Buton (RB) sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akibat menolak berkompromi dalam perihal masuknya Warga Negara Asing (WNA) asal China. Yang diduga akan menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) pada perusahaan pertambangan di pulau Taliabu, Maluku Utara. Itu telah menjadi kekhawatiran bagi kami. Sebab, telah banyak TKA yang membanjiri perusahaan-perusahaan pertambangan disana. Sehingga menjadi permasalahan klasik hampir seluruh daerah Maluku Utara. Semoga dugaan itu tidak benar.

Sebaliknya jika dugaan itu benar. Perlu harus diperhatikan terhadap penegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena apa yang disuarakan dalam vidio viralnya. Bahwa telah banyak dan ditemukan TKA (tempat tugasnya), tidak memiliki paspor sebagai tenaga kerja dan beberapa syarat lain bagi WNA untuk masuk di Indonesia.

Ditambahkan dalam keterangan vidionya, sempat para WN-Asing yang bermasalah itu ditahan. Pada vidionya kemudian didatangi beberapa orang. Diantaranya ada oknum kepolisian membawakan satu kantong plastik “uang”. Untuk disuap agar dapat melepaskan para TKA yang ditahannya namun ditolak. Ini kemudian dapat dibenarkan menjadi kekhawatiran RB terhadap ancaman NKRI.

Selain ancaman NKRI. Menerima penyuapan untuk menyelamatkan para WN-Asing yang ditahan. Bagi RB pastinya merupakan penghinaan. Bukan saja dirinya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Tetapi sebagai anggota TNI. Diketahui pada saat itu, RB sedang bertugas sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau. Pos Satuan Tugas Daerah Rawan—TNI kerap menyingkatnya ‘Satgas Ops Pamrahwan’—Batalyon Infanteri Raider Khusus 732/Banau, Lede, Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Kekhawatriran RB. Sebenarnya sudah pernah juga Saya suarakan. Pada saat mempresure keterbukaan dan kewaspadaan atas masuknya para TKA di PT Harita Group. Perusahaan pertambangan nikel milik investasi asing. Berlokasi di desa Kawasi kecamatan Obi kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam kurung tahun 2017/2018.

Lebih aktifnya pada tahun 2018. Berawal dari permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR). Meminta keterbukaan atas kewajiban perusahaan untuk memperhatikan masyarakat lingkar tambang. Maka dipertengahan perjalanan. Munculah permasalahan ketimpangan lain dengan masuknya para TKA asal China. Ada unsur dugaan ilegal? Inilah kemudian menjadi pembahasan pada setiap kali pertemuan bersama teman-teman yang memiliki pemahaman sama. Berjuang melawan kesewenang-wenangan perusahaan tambang.

Upaya mendapatkan sumber bahwa para WN-Asing tersebut telah sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk di Indonesia akan menjadi TKA. Dilakukan beberapa pertemuan audiens bersama pihak perusahaan, kantor Keimigrasian Ternate bahkan pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Maluku Utara. Namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Padahal harapan kami dalam setiap pergerakan dan audiens bersama pihak-pihak terkait, agar mendapatkan data kepastian TKA.

Pada prinsipnya dalam pergerakan presure tidak mempersoalkan para TKA. Masuk di Indonesia jika dengan resmi. Karena itu bagian kebijakan Negara dalam menjalin kerjasama dengan pihak investor asing. Tetapi seorang RB atas masuknya para TKA. Menjadi ancaman bangsa, ancaman NKRI. Cuman ia yang ketahui (bagiku)? Karena jangankan RB, kamipun merasakan kekhawatiran itu. Jadi, Saya merasakan dengan beberapa pernyataannya terkait kejanggalan para TKA masuk di Indonesia. Terutama yang bekerja pada perusahaan-perusahaan asing di Maluku Utara.

Tetapi jika boleh Saya berpendapat. Apa yang telah dibuat oleh RB. Merupakan penyampaian aspirasi, kegelisahan atas kecintaan terhadap Bumi Pertiwi dan keutuhan NKRI. Harusnya dilakukan penanganan persuasif. Karena bagi kami. Sosok seorang RB sangat sulit ditemukan di Republik ini. Jiwa kesatriannya, komitmen terhadap tugas. Menolak disuap yang jarang kita dengar dilakukan sama bagi para Abdi Negara di Republik ini. Sehingga perlakukanlah dengan baik.

Semestinya, Negara bersyukur ada putra terbaik seperti seorang RB. Komando Pos Satuan Tugas Daerah Rawan. Dirinya berkorban demi menyelamatkan anggotanya (saat bertugas di Taliabu). Untuk mendapatkan sanksi berat dari putusan atas kasus matinya, seorang preman. Kejadian itu saat empat bulan setelah peristiwa penolakan menerima pemberian “suap” untuk pembebasan TKA. Markas sekaligus asrama TNI yang dimpimpinya diserang oleh seorang pria bernama La Gode. Karena meresahkan kemudian ia ditangkap hingga tewas “yang dibunuh bukan petani. Yang dibunuh ini preman, sudah dua kali keluar masuk penjara karena kasus pembunuhan”, menurut Tonin, pengacara RB dalam pemberitaan beberapa media.

Akibatnya Pengadilan Militer Ambon memutuskan. Hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemberhentian dari anggota TNI-AD Kepada RB pada 6 juni 2018. Keterangan dari pengacaranya tersebut, bisa dijadikan pertimbangan. Memang disadari, kematian La Gode menimbulkan pro-kontra. Tetapi kita kembali pertimbangkan dari sisi Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) didaerah itu. Jika tidak ada kejadian penangkapan preman tersebut. Belum tentu masyarakat bisa hidup tentram. pastinya kita semua memiliki pendapat sama? Sekarang kasusnya RB sudah selesai dengan menjalani hukumannya. Namun, kenapa sekarang kembali diangkat..? Setelah viral surat terbuka RB kepada Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia. Yang disampaikan melalui rekaman audio (suara) dan media lainnya, belum lama ini. Memangnya itu salah. Bagiku itu adalah resiko bertugas untuk menjaga Kamtibmas apalagi berada didaerah rawan.(Red)

Facebook Comments

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Suara Pantau
%d blogger menyukai ini: