Opini

Merancang Haluan Ideologi Pancasila Bukanlah Tugas Legislator (DPR), Melainkan Tugas MPR !

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH (Advokat, Anggota Hizbut Tahrir)

SUARAPANTAU.COM – Pada Sabtu malam (13/6), Penulis berkesempatan menyampaikan paparan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) bersama aktivis pergerakan Islam di Kota Bekasi. Selain Diskusi via zoom, disalah satu rumah aktivis juga dibuat forum dengan tayangan proyektor, ada sekitar 15 an aktivis hadir langsung dengan tetap memperhatikan kebijakan Physical Distancing dan menggunakan masker.

Terlihat tokoh pergerakan kota Bekasi turut hadir. Ada Ust Fery selaku penggerak acara, ada Rekan sejawat saya Bang Hidayatulloh, SH, Pak Khosim sang ‘Kiyai Langitan Bekasi’, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam forum diskusi yang dilakukan secara online via aplikasi zoom ini, Penulis menyampaikan pandangan hukum sebagai berikut :

Pertama, secara formil pengaturan Haluan Ideologi Pancasila yang memuat Garis Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, yakni berupa corak dan arah orientasi Ideologi, tanpa pengaturan sanksi bagi pelanggarnya, lebih tepat mewujud dalam produk hukum Ketetapan MPR (TAP MPR) bukan UU.

Jika dicermati RUU HIP yang saat ini digodok DPR, disana tidak terdapat klausul pidana. RUU hanya membahas sejumlah norma idiil yang dijadikan patokan dalam menafsirkan dan memberikan panduan arah orientasi pancasila.

Kedua, secara materil tugas merancang Haluan Ideologi Pancasila bukanlah tugas Legislator (DPR), melainkan tugas MPR. Sebab, hal ini berkenaan dengan ideologi Pancasila yang memang termaktub dalam Konstitusi.

Salah satu tugas dan wewenang MPR Berdasarkan pasal 3 Konstitusi adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membuat haluan terhadap pancasila, secara substansi adalah membuat tafsir atas Konstitusi.

Tafsiran atas pancasila inilah, yang kemudian dikompilasi menjadi haluan yang berfungsi sebagai kerangka landasan berpikir dan
bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bentuk Haluan Ideologi
Pancasila.

Dalam pembahasan, akan banyak muncul debat-debat Konstitusional yang tentu lebih dikuasai oleh anggota MPR yang memang memiliki wewenang melakukan penafsiran arah Konstitusi, hingga amandemen konstitusi, jika diperlukan.

Adapun terkait materi RUU HIP, Penulis tegaskan ada “Ruh” Ideologi Sosialisme Komunisme, terutama upaya bangkitnya PKI yang mendompleng melalui kebijakan negara, berdasarkan argumentasi :

Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, patut dicurigai sebagai bentuk “penghilangan sejarah dan fakta yuridis pengkhianatan PKI terhadap pancasila”, karena TAP MPRS ini jelas membubarkan PKI, menyatakan PKI sebagai Organisasi atau Partai Terlarang dan Larangan ideologi Komunisme, Marxisme leninisme diseluruh wilayah NKRI.

Selama ini, ketika umat Islam berulangkali mengingatkan pemerintah atas ancaman Kebangkitan komunisme PKI, rezim selalu menetralisir dengan narasi PKI sudah mati, tidak mungkin bangkit, dll.

Padahal, jika memang tidak ada kekhawatiran atas potensi kebangkitan Komunisme PKI, semestinya tidak perlu risih mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, dalam konsideran mengingat.

Kedua, konsepsi Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila bahkan hingga Ekasila dengan ajaran utama “Gorong Royong” secara substansi adalah ajaran sosialisme komunisme (pasal 3).

Padahal, pancasila 1 Juni ala Soekarno dengan manifestasi pancasila, Trisila hingga Ekasila nya, telah dikoreksi oleh para ulama menjadi pancasila 22 Juni yang dideklarasikan di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta.

Meskipun, pancasila dengan ketuhanan yang maha esa dan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, telah dikhianati secara sepihak dengan deklarasi pancasila 18 Agustus.

Pun demikian, umat Islam masih mau berkompromi dengan pancasila versi 18 Agustus. Namun, rezim Jokowi yang telah memaksakan pancasila ala Soekarno dengan menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, akan semakin mengokohkan eksistensi pancasila 1 Juni pada substansi norma yang termaktub dalam RUU HIP.

Jadi, RUU HIP membangkitkan perdebatan lama, friksi lama, dan “dialektika lama” antara kelompok Nasionalis, Komunis dan kelompok Islam.

Tentu saja, narasi ide komunisme lebih kental dan menjadi arus utama Kekuasaan, karena saat ini Kekuasaan tidak dipegang oleh representasi kelompok Islam.

Apalagi, dalam ketentuan pasal 58, pengejawantahan UU HIP ini dilaksanakan melalui Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat satu tahun sejak UU disahkan.

Itu artinya, bisa saja aturan teknisnya diadopsi melalui Peraturan Pemerintah yang menjadi wewenang penuh eksekutif. Tak ada kontrol legislatif maupun masyarakat dalam penerbitan PP.

Atas dalih nilai-nilai Pancasila, atas dalih membumikan nilai Ekasila “Gotong Royong” pancasila, bukan mustahil jika didunia pendidikan akan diterbitkan PP yang mewajibkan nilai Gotong Royong ini diejawantahkan dengan mewajibkan sekolah mengunakan doa semua agama untuk memulai kegiatan KBM atau tidak menggunakan doa sama sekali.

Bagaimana jika hal ini dipaksakan pada institusi pendidikan Islam yang memang mengadopsi kurikulum kekhasan berdasarkan pandangan Islam ? Apakah akan dilarang berdoa dengan ajaran Islam ? Atau dipaksakan berdoa dengan semua ajaran agama ?

Komunisme adalah idelogi serumpun dengan Sosialisme. Sebagai ideologi, Komunisme tidak akan pernah mati.

Sementara PKI adalah organisasi pengusung Ideologi Komunisme. Sebagai organisasi ideologis, PKI juga tidak bisa mati, PKI berpotensi bangkit dan kembali keruang publik, jika kesempatan itu muncul.

RUU HIP ini memberikan celah dan potensi bagi komunisme PKI untuk kembali eksis diruang publik, keluar dari lorong lorong bawah tanah, dan kembali mengajukan tuntutan publik untuk mewujudkan tujuan masyarakat komunal, masyarakat tanpa kelas, masyarakat Komunis.(Red.Sp).

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Close
Close
%d blogger menyukai ini: