SUARPANTAU.COM, JAKARTA – Seleksi jabatan pimpinan tinggi madya Provinsi Papua yakni Sekretaris Daerah Papua beberapa waktu lalu menuai sorotan. Proses seleksi tersebut dinilai sarat nepotisme.
Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua umum Celebes Law And Transparency (CLAT), Irvan.
Pihaknya membeberkan proses seleksi yang tidak profesional tersebut sangat memalukan dan sangat merusak tatanan birokrasi.
“Ketika dibiarkan akan menjadi benalu yang tak akan ada hentinya dan akan berdampak ke seluruh pemerintahan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Irvan, dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Jumat, 25/9/2020).
Irvan mendesak agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengusut tuntas adanya dugaan sindikat jual beli jabatan secara transaksional di lembaga yang dipimpinnnya.
Pihaknya mengaku menerima informasi dan laporan yang mengarah pada praktik kolusi dan nepotisme pada proses seleksi yang harusnya menjunjung tinggi asas profesionalisme tersebut.
“Kami sangat menyayangkan hal ini jika banar-benar terbukti terjadinya deal-deal antara peserta dan pansel dalam pelaksanaan seleksi. Sesuai dengan data dan informasi yang kami peroleh, salah satu dari peserta yang telah mengikuti seleksi telah mendapat keistimewaan oleh pansel, dia diberi keleluasaan keluar masuk ruangan,” tandasnya.
Kuat dugaan, lanjut Irvan, jauh hari sebelum pelaksanaan seleksi sudah terjadi konspirasi atau deal-deal untuk memuluskan dan mempermudah salah satu peserta yang ikut seleksi sekretaris daerah provinsi Papua tersebut.
“Anehnya lagi salah satu peserta yang diloloskan dan masuk daftar 3 besar dalam calon sekda tersebut yang notabenenya pernah tersandung kasus korupsi, Anehkan.,” pungkasnya.
“Kami meminta bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri untuk mencopot pejabat yang terbukti melakukan perbuatan yang sangat tercelah,” harapnya.(*)