SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) saling balas cuitan dengan Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesaat setelah memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik terkait kasus kerumunan massa di Petamburan, Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Rabu (16/12/2020).
Gubernur dengan sapaan akrab kang Emil mengungkapkan rentetan kasus yang berkaitan dengan Habieb Rizieq bermula dari pernyataan Menkopolhukam yang seakan memberikan izin dan diskresi kedatangan HRS.
“Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut – larut ini dimulai saat adanya statement pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu di Ijinkan”ungkapnya dilansir kumparan.com.
Lanjutnya, disitulah menjadi tafsir ribuan orang datang kebandara,selama tertib dan damai boleh. Maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Seolah ada diskresi PSBB di Jakarta dan PSBB Jawa Barat.
Gubernur Jabar itu meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi Mahfud MD atas pernyataan tersebut.
“Dalam islam itu menempatkan semua sesuatu pada tempatnya, jadi beliau juga harus bertanggung jawab tak hanya kami – kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung di respon oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Melalui cuitan akun twitter @MahfudMD menyampaikan kesiapan mempertanggung jawabkan argumentasinya atas kepulangan HRS.
“Siap kang saya bertanggung jawab atas kepulangan HRS ke indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang ,saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan, saya juga yang meminta HRS diantar sampai ke Petamburan “tulisnya dalam akun @MahfudMD.
Cuitan tersebut dibalas oleh Ridwan Kamil melalui akun twetter @ridwankamil.
“Siap pak Mahfud pusat dan daerah harus sama – sama memikul tanggung jawab, mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan/ekonomi tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali,mengapa kepala daerah yang terus dimintai pertanggung jawaban,mohon maaf jika tidak berkenan,” tulisnya.
Akibat perang argumentasi antara Gubernur Jawa Barat dan Menkopolhukam itu mendapatkan respon oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
Dilansir oleh CNN. Indonesia, Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta agar para elite untuk bisa menahan diri tak berpolemik secara terbuka agar keadaan tak makin gaduh.
“Sebaiknya semua pihak, khususnya para elit, dapat saling menahan diri. Perdebatan terbuka elit di ruang publik membuat keadaan semakin gaduh,” kata Abdul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/12/20).
Lanjutnya, Sebaiknya persoalan diselesaikan dengan semangat musyawarah dan kekeluargaan,” ungkapnya.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
