SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Solidaritas Perempuan desak Negara agar sensitif dan responsif gender dalam penanggulangan bencana yang belakangan banyak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Hak tersebut, ditegaskan oleh Divisi Kampanye Solidaritas Perempuan, Dian Prawitasari (22/1/2021).
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, setidaknya pada tiga pekan pertama bulan Januari 2021, 136 bencana terjadi di Indoensia seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang.
Termasuk gempa dengan kekuatan 5,9 magnitudo yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat pada Kamis 14 Januari 2021 lalu disertai gempa susulan.
Sejumlah bencana yang terjadi tersebut telah menyebabkan 568,826 jiwa mengungsi, 140 jiwa meninggal dunia, 776 terluka dan 13 jiwa dinyatakan hilang.3 Pada situasi darurat seperti bencana, perempuan termasuk kelompok rentan yang harus mendapat perhatian khusus.
Dian Prawitasari menegaskan bahwa perempuan memiliki kondisi biologis yang berbeda dari entitas masyarakat yang lainnya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.
“Tidak hanya itu, perempuan juga masih harus melakukan pekerjaan domestik yang bebannya melekat pada perempuan, seperti merawat anak, menyediakan makanan, mencuci dan lain-lain.” dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (22/1/2021).
Lebih jauh, kata Dian, perempuan juga rentan menjadi korban kekerasan, baik disebabkan oleh pandangan yang merendahkan martabat perempuan maupun kemiskinan akibat bencana juga kerap mengorbankan perempuan.
“Catatan Solidaritas Perempuan dalam penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada 2018 lalu, perempuan dalam situasi darurat bencana mengalami kekerasan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga terjerat dalam kemiskinan yang kemudian menjerumuskan perempuan dalam pernikahan usia dini, termakan bujuk rayu calo untuk menjadi pekerja
migran di luar negeri, bahkan menjadi pekerja seks dan korban trafficking,” lanjutnya.
Berdasarkan situasi tersebut, proses adaptasi dengan situasi bencana menjadi lebih berat bagi
perempuan.
Sehingga penanganan bencana perlu memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, seperti ketersediaan air bersih, kamar mandi terpisah, penampungan sementara yang memperhatikan keamanan perempuan dari tindak kejahatan seksual, dll.
“Selain itu penanganan bencana juga harus menyediakan pelayanan trauma bagi perempuan.
Karena perempuan kerap mengenyampingkan traumanya untuk memastikan kondisi keluarga dan komunitasnya,” tandasnya.
Berijut rekomendasi Solidaritas Perempuan terhadap maraknya bencana, duantaranya:
Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah untuk:
1. Menghentikan seluruh aktivitas investasi dan industri yang menjadi akar penyebab timbulnya
bencana ekologi yang berdampak pada masyarakat, khususnya perempuan.
2. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan infrastruktur
dan mengkonsultasikannya kepada masyarakat, terutama perempuan
3. Menjalankan Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13
Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan
Mentri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang Pelindungan
Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Gender dalam Bencana, termasuk yang
berkaitan dengan penyediaan data terpilah gender agar penanganan terhadap perempuan dalam
situasi bencana dapat dilakukan secara tepat dan menyasar kebutuhan spesifik perempuan.
4. Melibatkan Perempuan dalam mitigasi dan adaptasi kebencanaan, termasuk dalam segala
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebencanaan.(*)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
