SUARAPANTAU.COM, MAKASSAR – Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunato merespon pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya pengambilalihan paksa atau kudeta kursi ketua umum Partai Demokrat.
Menurut Ali, kisruh perpecahan yang terjadi di kubu Partai Demokrat dinilai sebagai momentum paling menguntungkan untuk ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
”Ini sebenarnya blunder AHY yang berimbas pada partai Demokrat. Secara tidak langsung, ini seperti membuka bahwa internal Demokrat memang rapuh. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh partai lain untuk mencari keuntungan,” kata Ali, Selasa (2/2/2021).
Meski begitu, Ali justru menilai, tersudutnya posisi partai Demokrat saat ini menjadi keuntungan bagi AHY. Putra Presiden Indonesia ke-6 itu dinilai kian berjaya di atas keterpurukan Demokrat yang mendapat sorotan negatif.
Sebab, namanya bisa semakin masif diperbincangkan khalayak luas dan secara otomatis elektabilitasnya kian meningkat di mata publik.
”Yang paling diuntungkan ya AHY. Tapi Demokrat yang rugi. Karena pasti nama AHY semakin masif diperbincangkan. Jangan lupa, AHY ini salah satu figur yang dipersiapkan di Pilpres mendatang,” jelas Ali.
”Dengan munculnya kisruh ini, AHY tidak perlu lagi mengeluarkan biaya banyak untuk tampil di hadapan publik. Dia bisa tampil secara gratis tentunya,” tambahnya.
Dia mengatakan, meskipun nama AHY diuntungkan, tetapi ia tetap saja terseret dengan keterpurukan Demokrat. Sebab, saat ini dialah pucuk tertinggi dan ikon partai berlambang segitiga mercy itu.
“Belum untuk ke elektabilitas, tapi lebih mencari perhatian. Saya tau betul cara berpolitiknya SBY, ini salah satu gaya politiknya. Mungkin ada gejolak dalam Demokrat, makanya di manfaatkan itu,” terangnya.
Dengan begitu, kondisi ini seolah membuat framing baru bahwa AHY dan Demokrat terkesan saling berhadapan. Dampaknya, tentu sangat buruk di Pemilu 2024 mendatang.
”Ini justru merugikan di Pemilu (2024) mendatang. Karena banyak pihak yang bisa memanfaatkan, baik pihak lain maupun internal Demokrat sendiri. Karena kalau ada yang mau oposisi, ini memang jadi momentum. Pusat butuh dukungan daerah dan begitu juga sebaliknya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Demokrat AHY menyebut ada pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya pengambilalihan paksa kursi yang didudukinya. Tak tanggung-tanggung, AHY menyebut orang itu berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi.
AHY juga sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi hal ini. Selain pihak eksternal, ada pula pihak internal yang terlibat dalam gerakan ini. Mereka terdiri atas kader Demokrat aktif, kader tidak aktif, kader yang sudah diberhentikan, dan kader yang keluar dari Demokrat. (Nas)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
