SUARAPANTAU.COM, BOGOR – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bogor, Wahyudi Azhar menegaskan rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jangan jadi angin segar.
Wahyudi mengungkapkan hasil kajian UU ITE sering dijadikan alat untuk mengendalikan pihak yang kritis terhadap pemerintah.
“Kalau kami bedah secara akademis bahwa UU ITE dari awal dimaksudkan hanya sebagai alat. Mengontrol dan mengendalikan oposisi, poin pentingnya adalah ada atau tidak nya oposisi. Percuma UU ITE direvisi tapi istana tidak pernah menganggap ada oposisi,” tegasnya.
Lanjut Wahyudi, banyak pihak oposisi yang menyampaikan kritik, mereka dilaporkan hingga berujung penangkapan dengan dalih UU ITE.
Baca juga: Affandi Ismail Kritik Keras Pernyataan Jokowi ‘Negara Menghormati Kebebasan Berpendapat’
“Pak Presiden (Jokowi) perlu merevisi akal dan gagasannya sebagai kepala negara jika ingin mengembalikan legitimasi rakyat. Memastikan jalannya demokrasi yang sehat, berikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang menyampaikan kritik bukan sebaliknya menganggap oposisi yang kritis sebagai musuh negara,” tandasnya.
Wahyudi menilai jika Presiden Joko Widodo serius memberi jaminan terhadap keberlangsungan demokrasi dan legitimasi rakyat. Ia harus segera meminta Jaksa Agung untuk memakai hak ekslusif yang disebut sebagai deponering.
“Deponering adalah pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Sehingga langkah ini, kedepan dapat mengembalikan berjalannya nilai-nilai demokrasi yang sehat di negeri ini,” tutupnya.(ran)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
