Massa HMI MPO Cabang Wajo dan Petani Geruduk DPRD Wajo, Ada Apa?

  • Whatsapp
HMI MPO Cabang Wajo dan petani unjuk rasa di depan Kantor DPRD Wajo (Kamis, 25/2/2021) - SUARAPANTAU.COM

SUARAPANTAU.COM, WAJO – Sejumlah petani di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan keluhkan distribusi pupuk bersubsidi.

Pupuk subsidi yang biasa digunakan petani diduga tidak disalurkan secara profesional oleh pengecer pupuk bersubsidi sehingga sangat langka dan dieprparah seringnya terjadi keterlambatan distribusi di wilayah tersebut.

Bacaan Lainnya

Merespons keluhan tersebut, ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Wajo.

Massa mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Wajo mempertanyakan berbagai persoalan tersebut, Kamis (25/2/2021).

Koordinator aksi, Ukhy Sukirman menilai aspirasi petani kali ini merembat kepada hal teknis dilapangan yang disinyalir ketidaksesuaian pengisian Formulir RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok).

“Kami mempertanyakan dan mendesak DPRD Wajo dan pihak terkait untuk turun mengusut menjawab keresahan petani,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Cabang HMI MPO Cabang Wajo, Ahmad Muliyadi juga mendesak DPRD Kabupaten Wajo dan Dinas Pertanian Kabupaten Wajo agar mencarikan solusi terkait masalah ini.

“Penderitaan petani sudah lengkap akibat terjadinya ketidakprofesionalisme pengelolaan pupuk bersubsidi ini ditengah pandemi Covid-19,” tegasnya.

Selama aksi berlangsung, sempat ditemui oleh Ketua Komisi II DPRD Wajo, H. Sudirman Meru didampingi Anggota DPRD, Haeruddin

Berikut tuntutan massa unjuk rasa di depan kantor DPRD Wajo (Kamis, 25/2/2021):

Pertama, menuntut kepada penyalur distributor kios Rahayu Hadiwiguna CV agar tepat waktu dalam proses pendistribusian. Sehingga tidak menurunkan hasil panen sekurang-kurangnya telah terpenuhi permintaan sebelum masa penggunaan dilapangan

Kedua, mendorong proses pengelolaan Pengecer Pupuk bersubsidi yang transparan dan profesional

Ketiga, meminta kepada DPRD Kabupaten Wajo dan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan untuk melakukan sidak sebagai langkah konkrit menangani masalah serius tersebut

Keempat, mendorong Tim Verifikasi dalam hal ini Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan penyegaran data

Terakhir, Mendorong penambahan agen pengecer resmi pupuk bersubsidi pada Wilayah Sabbangparu sebagai alternative solusi penyaluran yang efektif dan efisien.(*/rls)

Facebook Comments

Pos terkait