BKPSDM Buteng Diduga Lakukan Pungli Pengambilan SK, Begini Reaksi Ketua LMND Kota Baubau

Ketua LMND Kota Baubau, La Ode Saidiman. (foto:dok)

SUARAPANTAU.COM, BUTENG – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Baubau, menyoal dugaan pungutan liar (Pungli) biaya pengambilan Surat Keputusan (SK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pengakuan Kepala BKPSDM di pemberitaan media terkait membenarkan adanya pungutan dana terhadap pengambilan SK (Surat Keputusan) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik. Merupakan kemunduran dalam berbirokrasi yang tidak patut di contoh.

“Tindakan yang dilakukan oleh BKPSDM Buteng adalah tindakan yang menyalahgunakan wewenang ataupun kekuasaannya yang patut diduga sebagai perbuatan Pungli.” ucap Ketua LMND Kota Baubau, La Ode Saidiman. Selasa (9/3/2021)

Dirinya menyatakan, Pemungutan biaya pada tempat yang tidak seharusnya atau tidak memiliki aturan hukum yang memayungi pungutan tersebut merupakan perbuatan Pungutan Liar (Pungli) sebagaimana di muat dalam KUHP.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Sekalipun pungutan biaya yang dilakukan pihak BKPSDM tersebut dilakukan dengan alasan untuk mempermudah ataupun melunasi pembayaran prosesi dan/atau fasilitas pelantikan, hal tersebut tidak bisa dibenarkan.

Sehingga apapun dalilnya BKPSDM tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan biaya dalam pengambilan surat Keputusan (SK).

Mengingat, lanjut dia, Dalam Pasal 423 KUHP yang menyatakan Bahwa, “Pegawai negeri yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-enam tahun “. Olehnya itu perbuatan yang dilakukan BKPSDM sudah sewajarnya jika kita membawanya ke rana penegakan hukum.

“Kami sangat menyayangkan adanya pungutan liar tersebut, olehnya besar harapan sembari proses hukum berjalan. Kami meminta kepada Bupati untuk segera mengefaluasi kinerja BKPSDM Buton Tengah. Demi terciptanya pemerintahan yang good governance.” tegasnya (Lp)

Ikuti berita terbaru di Google News

Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027

Pasang Iklan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *