SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Laskar Santri Nusantara, Didik Setiawan pemerintah harus serius menangani ketersediaan pangan untuk menghindari impor beras.
Didik menyayangkan sejumlah pihak menyatakan tolak impor tapi tidak disertai dengan solusi kongkrit.
Didik menyebut perlu memahami masalah mendasar akar permasalahan dari kran impor yang selalu terjadi.
“Hal ini hanya soal aturan dan kemauan saja pemerintah dalam mencari solusi yang kurang serius. Percuma kalau pemerintah teriak tolak impor tapi tangan dan kakinya diam dan celakanya bahkan mencari celah bisnis dari gurihnya bisnis impor beras ini,” ungkap Waketum Pemuda Tani HKTI ini (13/3/2021).
Lebih lanjut, Didik menwarkan sejumlah solusi untuk mengatasi impor, sebagai berikut:
Pertama, pemerintah harus merubah aturan ketatnya regulasi Permendag maupun Inpres yang mengatur terkait gabah kering giling (GKG) yakni gabah kadar airnya lebih dari 14% dan hampa kotoran maksimal tiga persen.
Ketika GKG petani diberikan aturan seketat itu maka gabah petani tidak akan memenuhi standar yang ditentukan.
Dari permasalahan pertama ini pilihanya adalah turunkan aturan ketat itu dengan batasan yang rasional, dengan kondisi petani kita yang konvensional.
Ia mencontohkan, misal kadar air 25% maksimal dan hampa kotor 9% tapi ditambah divisi di bulog misalkan direktorat atau divisi yang sesuai untuk mengolah dengan teknologi dryer atau mesin pemanas yang canggih untuk mengolah hasil pertanian petani kita.
“Enteng negara ini kalau untuk mewujudkan itu, dari pada duit dikorupsi anak usaha BUMN contohnya PT Sang Hyang Seri (Persero) yang ditunjuk sebagai penyediaan benih, sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta penelitian dan pengembangan, yang dari dulu merugi, dirut masuk penjara terus, tapi disubsidi terus dan dipertahankan,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan, agar pihak bulog tidak bermain demi keuntungan pribadi dengan menyalahi aturan yang diberlakukan pemerintah untuk meloloskan gabah dengan dalih menyerap hasil petani.
Kedua, infrastruktur pendukung dalam Mengelola Distribusi dan Logistik atau Supply Chain dari pergerakan produk mulai dari pemasok, manufaktur, dealer, retailer, dan akhirnya sampai ke konsumen akhir harus dipetakan sehingga tidak disebut gabah capek kebanyakan tawaf sehinga hitungan keekonomianya ada.
Ketiga, Pergudangan yang mencukupi, perlu kita tahu bahwa pergudangan pemerintah sebagai tempat penyimpanan hasil panen yang diserap juga harus dipersiapkan, lahan-lahan strategis negara yang dikuasai oleh oknum-oknum tertentu harus disikat dan dikuasai untuk gudang-gudang.
Keempat, Gandeng simpul simpul agen distribusi komuditas pangan hingga ke level desa dengan sinergis seperti yang digadang-gadang dewan pembina LSN, Marwan Jafar.
Membangun sinergis atara BUMN, BUMD dan BUMDES sehingga pemerintah kuat menguasai pasar. Jika jalur ini susah, gandeng NU dan ormas lainya sebagai mitra dari kabupaten hingga ke desa-desa.
“Inilah sebagian kecil tawaran strategis dari Laskar Santri Nusantara sehingg jika gabah petani terserap dengan baik, Supply Chain berjalan dengan baik, maka tinggal wilayah hulu dipecahkan dari pengetatan ali fungsi lahan pertanian, bibit yang unggul, teknologi pertanian,” tutupnya.(*/rls)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
