SUARAPANTAU.COM, MAKASSAR – Rencana kebijakan Walikota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto untuk menonjobkan lalu mengganti seluruh RT/RW dengan pelaksana tugas (Plt), menuai banyak sorotan.
Salah satunya dari anggota DPRD kota Makassar, Muchlis Misbah. Ia ikut angkat bicara soal kebijakan Walikota Makassar yang baru menjabat sebulan lebih itu.
“Kalau saya secara pribadi sebaiknya pak Danny menunda dulu atau mengkaji ulang kembali apalagi kita lagi menyambut bulan suci ramadhan,” kata Muchlis, Selasa (12/4/2021).
Yang kedua, menurut Legislator dari Partai Hanura ini, masa bakti para Ketua RT/RW di Makassar saat ini belum berakhir, kiranya masih ada waktu hingga tahun 2022 untuk bisa mengganti sesuai peraturan daerah yang berlaku.
“Jadi bisa sabar sedikit dululah sampai waktu masa baktinya berakhir kan tinggal sedikit ini, kemudian yang di khawatirkan jika nantinya terjadi kegaduhan di masyarakat,” ujarnya.
Hari juga sejumlah Ketua RT/RW mendatangi kantor DPRD Makassar untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Walikota Makassar tersebut.
Dalam kesempatan itu, 7 Fraksi di DPRD Makassar menandatangani pernyataan sikap terkait kebijakan tersebut. Mereka menolak Perwali yang akan dikeluarkan untuk menonaktifkan seluruh ketua RT/RW di Makassar.
Menurut Anggota Komisi C DPRD Makassar itu, belum waktunya jika kebijakan Danny Pomanto disahkan. Sebab, sebagian RT/RW yang bakal di reposisi saat ini ada mereka yang kala itu memenangkan kotak kosong pada saat Pilkada Makassar 2018 lalu.
“Saya tidak melihat dari aspek hukumnya, tapi saya melihat dari aspek sosialnya bahwa sebagian RT/RW itu pernah berada digaris perjuangan salam memenangkan kotak kosong, meskipun bukan Pak Danny tapi gara-gara kotak kosong naik maka Pak Danny punya peluang untuk menjadi Walikota Kembali,” ungkapnya.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
