SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI menyorot kinerja menteri mas Nadiem dan layak di-reshuffle. Hal tersebut disampaikan karena tidak tercantumnya nomenklatur mata kuliah/pelajaran wajib Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang standarisasi pendidikan nasional pasal 40.
Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI MPO Fahrul Rizal menilai hal tersebut bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 3 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama,Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
“Ini tidak menghormati dasar negara dan pemersatu bangsa dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional pemersatu bangsa,” jelasnya.
Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan saat ini telah dilakukan pengajuan revisi tentang PP ini, tetapi sangat disayangkan Kemendikbud lalai memasukan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Jika PP ini tidak menimbulkan reaksi luas di masyarakat, maka tidak akan ada revisi dan ini sangat berbahaya.
“Kita mengapresiasi pengajuan revisi tapi jangan selalu kecolongan dalam membuat PP tentang standarisasi pendidikan nasional karena ini menyangkut masa depan bangsa dalam membentuk karakter anak bangsa yang berakhlak mulia, sehat, dan menjadi warga negara yang demokratis,” lanjutnya.
Hal lain yang menjadi sorotan PB HMI Komisi Pendidikan dan Kebuadayaan tentang kinerja Mas Nadiem. Soal Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 yang diusul Kemendikbud, Hasil kajian Komisi Pendidikan PB HMI dari rangkaian Webinar menemukan bahwa peta jalan itu masih sangat lemah karena hanya menyorot kaum perkotaan dan kaum kelas menengah ke atas dan belum mempertimbangkan aspek geografis.
Hal tersebut dikuatkan oleh pegiat pendidikan Prof. Darmaningtyas, bahwa peta jalan itu adalah peta jalan (sesat) pendidikan.
“Soal ketiga, Belum lagi soal pendidikan di masa pandemi, harusnya menjadi panggung besar bagi mas Nadiem untuk memajukan teknologi. Tetapi yang terjadi di pedesaan sangat miris melihat realita pendidikan,” tambahnya.
Masih banyak siswa-siswi yang berada di pedesaan dan pelosok tidak bisa belajar secara daring karena faktor keterbatasan gawai dan jaringan internet yang sulit didapatkan.
(*/rls)
