Tamsil Linrung: Repetisi Sejarah, Keluar dari Malapetaka Bangsa

  • Whatsapp
Forum Kebangsaan yang Digagas Media FNN

Pertemuan sejumlah tokoh penting dalam acara diskusi Redaksi Forum News Network (FNN) yang diperluas, menarik atensi publik. Laksana oase yang lama dinanti. Melepas dahaga di tengah atmosfer gersang kemarau panjang dinamika politik di republik.

Hanya berselang beberapa menit setelah acara dibuka dan para figur utama mengutarakan gagasan di podium, saya mendapatkan informasi jika media sosial sudah riuh. Publik bersahut-sahutan merespons foto-foto yang dilansir dari ajang kegiatan berlangsung. Medsos bergemuruh.

Bacaan Lainnya

 

Tak jauh berbeda dengan suasana di Aula Insan Cendekia Madani (ICM) yang dihadiri undangan terbatas representasi beberapa elemen.

Duduk bersama antara lain Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli dan banyak tokoh penting dalam satu forum kebangsaan yang digagas media FNN, memang sesuatu yang langka. Ketiga figur terbaik di republik tersebut, masing-masing punya tensi kesibukan dan aktivitas tinggi. Lebih dari itu, persoalan paling substantif adalah berada dalam frekuensi yang sama memandang persoalan bangsa di tengah resesi ekonomi dan krisis multidimensi.

Pertemuan di bulan suci nan agung yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama, kita do’akan membawa berkah tersendiri bagi negeri. Urun gagasan para tokoh, membuka gerbang harapan, memperkaya khazanah kebangsaan. Terutama merespons situasi kontemporer. Termasuk dinamika politik.

Media bahkan memberikan nama tersendiri untuk acara dialog yang sebetulnya rutin dilaksanakan Redaksi FNN, dan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. “Poros Serpong”. Begitu media nasional menyebutnya. Kita tentu sudah paham, kemana terminologi kata “Poros” berkiblat. Tak lain merujuk pada kristalisasi kekuatan-kekuatan politik yang mengemuka seiring pembicaraan ke arah kontestasi elektoral.

Media masih mengenang Poros Tengah di belantara politik Indonesia sebagai monumen penting di pelataran sejarah bangsa. Poros Tengah, berhasil mengorbitkan almarhum Gus Dur sebagai Presiden di tengah arus dinamika elit yang menegang. Lalu, apakah “Poros Serpong” akan kembali mencatat sejarah di tengah situasi yang tak jauh berbeda dengan peristiwa tahun 1999 silam? Biar waktu dan sejarah yang mencatat. Yang pasti, para tokoh dan figur yang hadir, memboyong bongkahan spirit perubahan.

Sebagai tuan rumah, barangkali perlu juga saya sampaikan bahwa pertemuan yang kini jadi sorotan itu, sebetulnya tidak dalam intensi menciptakan poros politik. Sebab ini bukan pertemuan parpol. Bukan safari elit dewan pimpinan pusat.

Bila kemudian buah dari pertemuan tersebut menciptakan efek kejut politik, saya kira itu sesuatu yang wajar dan patut disambut secara positif. Apalagi memang, figur-figur yang hadir, harus diakui masing-masing punya kapasitas politik mumpuni. Pengaruh kuat mengakar ke bawah laiknya satu institusi parpol. Belum lagi nama-nama tersebut selalu mencuat di blantika survei elektoral.

Pak Nyalla, selain sejak lama dikenal sebagai organisatoris ulung di Pemuda Pancasila, KADIN dan PSSI, saat ini juga merupakan pejabat negara. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Lembaga yang mewadahi senator dari 34 provinsi dan selalu disebut sebagai Fraksi terbesar di MPR. Mereka adalah para wakil rakyat yang memperoleh legitimasi politik paling kuat di Senayan.

Begitu pula dengan sosok Jenderal Gatot. Mantan Panglima TNI, yang meski sudah Purnawirawan, tapi masih terus berkiprah membangun negeri melalui kegiatan-kegiatan sosial dan gerakan moral. Satu dari tiga orang Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Lembaga yang mewadahi cendekiawan, aktivis, akademisi, profesional dan berbagai elemen bangsa dengan jaringan tersebar di seluruh Indonesia.

Demikian pula Dr. Rizal Ramli. Sosok ekonom kawakan. Beberapa kali berada di jajaran eksekutif sebagai Menteri. Berjejaring di level internasional. Meski demikian, hingga kini tetap teguh dengan idealisme perjuangan. Kritis, lugas dan bernas dalam menyampaikan pandangan-pandangan terhadap situasi kebangsaan. Khususnya persoalan ekonomi Indonesia.

Namun apapun itu, kita tentu juga tidak bisa menegasi pembacaan publik jika ada yang menilai bahwa ini adalah “Poros Serpong”. Melihat duduk bersama La Nyalla, Jenderal Gatot dan Dr. Rizal Ramli sebagai satu kekuatan politik baru di luar spektrum parpol. Tapi, sekali lagi, ini pertemuan rutin yang sudah didahului dengan forum-forum sebelumnya. Juga bakal diikuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Di luar itu, juga kehadiran sosok-sosok penting, termasuk dua Menteri era SBY; Menteri Sosial Bachtiar Hamzah dan Menteri Kehutanan M.S. Kaban, juga Natalius Pigai, Ahmad Yani, Adhie Massardi, Said Didu, Marwan Batubara dan yang lainnya. Persoalan esensial yang justru menarik kita diskusikan lebih lanjut, adalah isu yang mencuat di balik berkumpulnya para tokoh yang konsen mengikuti dinamika kebangsaan kontemporer tersebut. Konsen yang akhirnya menjadi magnet kohesi. Lalu menimbulkan gelombang keterpanggilan pada frekuensi yang sama.

Yaitu, isu menyelamatkan demokrasi yang kini nyaris mati berdiri. Pilar-pilarnya telah lapuk. Mati berdiri, karena tidak lagi punya daya dalam pelibatan publik di berbagai aspek kehidupan bangsa. Dari aspek politik, hukum, ekonomi, sampai soal pemerintahan daerah. Yang tersisa dari kehidupan demokrasi kita hanya bayang semu, simbol dan aksesori yang tidak memiliki ruh.

Peristiwa paling dekat dan menyedihkan dan kini dalam sorotan publik adalah pelemahan, pembusukan dan penghancuran KPK dari dalam. KPK adalah produk reformasi. Buah dari perjuangan panjang untuk membersihkan negeri dari anasir-anasir keruntuhan oleh kleptomania yang berlakon dalam aneka peran.

Lalu kita kaget, bagaimana mungkin orang-orang yang telah mewakafkan dirinya di lembaga anti rasuah itu tiba-tiba akan disingkirkan atas nama tes wawasan kebangsaan. Kok ada yang meragukan jiwa merah putih anak-anak negeri yang baru beberapa bulan kemarin mencokok dua Menteri dan Gubernur dalam aksi tangkap tangan?

Radar nurani kita menangkap, ada bongkahan kegeraman, kemarahan dan kekecewaan publik menyaksikan semua drama yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang justru terlihat ada dalam rangkaian cerita dan skenario panjang dan rapih.

Kemunduran demokrasi, bahkan terjadi secara konstitusional. Konsiderasi atas stempel lembaga perwakilan rakyat. Hal itu terang benderang tercermin dari beberapa pembentukan regulasi. Seperti UU KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Bukan saja tidak mencerminkan prinsip antikorupsi, namun juga mengabaikan partisipasi publik. Padahal, ini adalah elemen esensial dalam sebuah proses legislasi.

UU KPK mempersempit ruang gerak KPK, UU Minerba melanggengkan pengerukan kekayaan sumber daya alam atas nama investasi, UU Cipta Kerja berimplikasi ke berbagai sektor. Seperti persoalan perburuhan, lingkungan, agraria, hingga memperparah liberalisasi sektor perdagangan.

Kita tahu, dan dapat menangkap situasi kebatinan publik terkait problematika kebangsaan tersebut. Banyak yang gregetan. Hanya saja, ketakutan menyampaikan aspirasi, lantas mengunci diri. Menjauh dari ruang-ruang artikulasi berpendapat. Pasalnya, jerat kriminalisasi hingga jebakan UU ITE mengintai setiap saat.

Maka dalam situasi seperti ini, publik merindukan figur-figur kuat dan secara representatif mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Kekosongan tersebut, kita harapkan dapat diisi oleh sosok seperti La Nyalla, Jenderal Gatot, Rizal Ramli dan tokoh-tokoh vokal lainnya. Mereka yang siap jadi penyambung lidah rakyat sebagaimana ungkapan yang dipopulerkan oleh Bung Karno.

Namun, kita juga realistis. Menjadi jembatan aspirasi rakyat tentu saja hanya akan efektif dilakukan dalam koridor instrumen struktural negara. Artinya, ada mekanisme politik yang harus dilalui oleh mereka yang dapat kita pegang komitmennya untuk membangun bangsa. Yaitu melalui proses kontestasi elektoral. Pilpres.

Persoalannya, mekanisme elektoral saat ini dirancang super eksklusif. Bahkan terkesan rancu dan kontradiktif dengan term-term demokrasi. Sistem elektoral didesain menutup peluang banyak figur yang kredibel, berintegritas dan punya kapasitas untuk maju dalam kontestasi bila tidak berasal dari partai politik.

Sementara partai-partai saat ini, menurut para pakar politik, cenderung feodal. Nyaris tidak ada parpol yang punya sistem regenerasi dan sirkulasi elit yang sehat. Padahal, parpol kita harapkan menjadi wadah kaderisasi kepemimpinan nasional yang terdepan. Harapan yang tampaknya harus dipetieskan.

Maka sudah tepat langkah DPD jika secara kelembagaan mendorong kembali gagasan menghapus presidential threshold untuk menjaring sebanyak mungkin kandidat presiden. Agar tersaring figur yang paling tepat untuk memimpin negeri ini. Apalagi, banyak kepala daerah berprestasi yang layak diberi ruang. Sebagai artikulator kepentingan daerah, DPD idealnya membuka jalan bagi figur-figur dari daerah tersebut.

Tanpa membuka ruang kontestasi kepemimpinan selebar-lebarnya, maka yang muncul hanya kandidat yang itu-itu saja. Kita disuguhi menu lama. Bahkan barangkali sudah kadaluarsa.

Sebaliknya, membuka peluang seluas-luasnya, akan memacu mekanisme meritokrasi yang sebetulnya merupakan fitur seleksi paling ideal dan kompatibel dengan sistem demokrasi. Meritokrasi di level parpol, maupun dalam spektrum lebih luas.

Figur yang berhasil dan sukses dari organisasi bisnis, militer, hingga organisasi kemasyarakatan, semua dapat menikmati pesta demokrasi secara gembira. Yang pada akhirnya, akan melahirkan pemimpin mumpuni. Punya kapasitas dan kompetensi mengelola bangsa yang besar ini tanpa tunduk dan diatur oleh kekuatan-kekuatan oligarki yang jadi sumber malapetaka kerusakan bangsa.

 

Tamsil Linrung (Senator DPD RI)

Facebook Comments

Pos terkait