SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN 2022. Anggaran ini dialokasikan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan ketimpangan di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Koalisi Perjuangan Rakyat Miskin (KPRMI) menilai jika pemerintah saat ini sudah melakukan langkah yang tepat dan cepat dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
“Sistem perlindungan dan jaminan sosial memiliki peran dalam mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap angka kemiskinan agar tidak meningkat secara tajam. Mengingat fungsi sistem perlindungan dan jaminan sosial yang menyediakan bantuan sosial agar masyarakat dapat menopang kehidupan sehari-harinya selama pendapatan berkurang,” kata Kordinator Pusat KPRMI, Julika Sawitri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/10/2021)).
Untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial, pemerintah terus meelanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait.
“Didukung pula dengan program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja,” lanjut Julika.
Selain itu, ia juga mengatakan jika langkah tepat dan cepat pemerintah tersebut dalam merespon kebijakan sudah memenuhi empat sektor. “Pertama, menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat ditengah pandemi Covid-19,” jelasnya.
Namun demikian, di tengah kerja keras pemerintah dengan program pemulihan ekonomi dan kejar target vaksinasi nasional untuk mencapai herd immunity, Julika menilai masih ada beberapa pihak atau kelompok yang diduga memiliki kepentingan politik untuk mematahkan semangat masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk berjuang hidup bangkit di tengah pandemi.
“Oleh karena kami bersama dengan mahasiswa, pemuda dan relawan yang terdiri dari Perak Demokrasi (Pergerakan Rakyat Demokrasi Indonesia), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Se-Jakarta bersatu dengan KPRMI (Koalisi Perjuangan Rakyat Miskin) sebagai wadah berhimpun untuk merangkul elemen mahasiswa, kaum miskin kota, pelajar putus sekolah, buruh harian, kelompok pedagang kecil, dan warga yang tinggal di kolong jembatan, serta warga kampung -kampung padat atau area kumuh (slam area),” ucapnya.
“Ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan rakyat miskin agar terhindar dari berbagai hasutan ideologi kekerasan maupun hasutan provokasi kelompok pembenci pemerintah. Serta kami hadir membantu pemerintah dalam menyukseskan agenda program nasional pemerintah, yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs),” tandas Julika. (cho)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
