Pansus Guru Harap Pemerintah Angkat Guru Honorer Usia Diatas 40 Tahun Jadi PNS

Anggota DPD RI, Tamsil Linrung
Anggota DPD RI, Tamsil Linrung

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Ketua Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (GTKH) DPD RI Tamsil Linrung, meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).

Kepres yang dimaksud adalah mengangkat guru honorer yang berusia lebih dari 40 tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes dengan masa pengabdian minimal 15 tahun.

Rekomendasi atau permintaan tersebut dibacakan dalam Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

“Afirmasi ini penting, sebagai apresiasi negara terhadap mereka yang telah menyisihkan hampir separuh hidupnya mendidik generasi bangsa meski negara memperlakukan mereka di luar batas kewajaran,” ujar Tamsil dikutip dari News.detik.com. Kamis (16/12/2021).

Adapun, Pansus GTKH DPD RI juga menyampaikan rekomendasi lain, seperti isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap pelanggaran hak-hak guru honorer.

“Komnas HAM telah melaporkan sejumlah temuan terindikasi pelanggaran HAM atas guru honorer kepada Presiden. Namun, Presiden belum merespon laporan tersebut,” lanjut Tamsil.

Selanjutnya, Pansus GTKH juga berharap Presiden menginisiasi rancangan grand design atau blue print tentang guru.

Hal itu dijelaskannya dapat memetakan seluruh persoalan guru di Indonesia, baik kebutuhan, sebaran, jenjang karir, kesejahteraan, dan semua hal terkait guru dari hulu ke hilir.

Ia juga menyebutkan perlunya peraturan yang menjadi dasar hukum guru honorer. Karena pelaksanaan program PPPK tidak serta merta dapat menampung atau menerima seluruh guru honorer.

“Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, eksistensi guru honorer masih akan ditemui di lapangan, sementara UU yang ada saat ini tidak lagi mengenal istilah guru honorer,” jelasnya.

Hal itu juga ditujukan pada Kemendikbud Ristek yang dianggap perlu mengevaluasi program PPPK dengan menyesuaikan passing grade atau nilai ambang batas yang dinilai terlalu tinggi.

“Presiden dan kementerian terkait sebaiknya merevisi aturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan upaya mensejahterakan guru dan memperjelas status guru honorer menjadi ASN,” papar dia.

“Tak kalah penting alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBN harus mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kesejahteraan guru,” sambungnya.

Pansus GTKH juga meminta pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer dituntaskan pada tahun 2023 mendatang.

Diketahui Pansus GTKH lahir oleh keprihatinan DPD RI terhadap kondisi sebagian guru dan tenaga kependidikan di tanah air. Terutama mereka yang masih berstatus tenaga honorer serta memiliki masa bakti yang sudah cukup lama. (*)

Ikuti berita terbaru di Google News

Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027

Pasang Iklan

Pos terkait