SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Beredar kutipan surat mengatasnamakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada Direktur Emeritus Pusat Keagamaan Yahudi, Rabbi David Saperstein, Rabu 22 Desember 2021.
Surat H. Yahya Cholil Staquf tersebut, berisi permohonan menjadi penasihat organisasi Center for Shared Civilizarional Values (CSCV).
Dalam isi surat yang beredar, ditandatangani oleh Katib Aam PBNU, H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) ini menjadi sorotan publik.
Pasalnya, NU sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia selama ini dikenal mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
Bahkan sejak berdiri tahun 1926 NU berkomitmen mendorong adanya kebebasan bagi Palestina melalui diplomasi global, dengan catatan, tidak bekerjasama dengan para zionis Israel.
Namun, adanya surat yang diduga dilakukan Syuriah PBNU tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi nahdliyin dan umat Islam Indonesia.
Anehnya, surat tertanggal 22 September 2021 itu tidak melibatkan Rais A’am PBNU, Ketua Umum PBNU dan Sekjend PBNU seperti pada surat resmi PBNU lainnya.
Sebaliknya, atas nama PBNU surat itu berisi diplomasi Gus Yahya secara pribadi kepada Yahudi dalam merespons G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun 2022 mendatang.
Dalam surat tersebut Gus Yahya mengajak kepada Direktur Emeritus Yahudi untuk bekerjasama membangun peradaban global dan nilai-nilai luhur kerukunan umat manusia.
Diketahui, saat ini tengah beredar kabar H. Yahya Cholil Staquf menyampaikan niatnya untuk maju sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung.
Kiai Said Dukung Perjuangan Palestina
Di lain sisi, belum lama ini Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dengan tegas menyatakan sikapnya dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
Menurut Kiai Said, sampai kapan pun NU akan selalu bersama Palestina dalam merebut kemerdekaannya.
Jika Israel tidak mengakui Palestina maka NU dan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan kelompok kaum Yahudi tersebut.
“Kami Nahdlatul Ulama tetap membersamai Pemerintah Indonesia untuk dorong kemerdekaan Palestina. Sikap Presiden Jokowi jelas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, saya kira itu hal yang sudah sepatutnya kita perjuangkan. Hal ini juga yang ditegaskan oleh Ibu Menlu Retno Marsudi. Lebih dari itu, kami juga berharap isu multilateral mengenai masa depan (negara-negara) Timur Tengah secara lebih luas ke depan menjadi ‘concern’ bersama,” beber Kiai Said kepada wartawan Oktober lalu.
(*/red)