SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade memberi apresiasi lantaran kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) sesuai dengan aspirasi Partai Gerindra.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan DMO dan DPO untuk komoditas minyak goreng dengan harga terjangkau melalui Permendag 6/2022 diapresiasi Komisi VI DPR RI.
“Jadi kami apresiasi dan kami komitmen mendukung kebijakan itu,” kata politisi Partai Gerindra itu kepada wartawan, Selasa (1/2).
Permendag 6/2022, menurut Andre Rosiade, pasti tidak akan disukai oleh penguasa pengusaha sawit dan produsen-produsen minyak goreng.
Akan tetapi, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan agar rakyat mendapatkan harga minyak goreng murah.
Terlebih, Indonesia adalah produsen minyak goreng terbesar di dunia yang mampu memproduksi 16 miliar liter minyak goreng selama setahun.
“Nah tinggal kita menjaga pelaksanaannya dan saya minta Kementerian Perdagangan tidak takut dengan pengusaha pengusaha kelapa sawit ini. Apalagi, pengusaha pengusaha kelapa sawit sudah menikmati HGU milik rakyat milik NKRI,” sambungnya.
Kini, Andre mendorong agar pemerintah tidak hanya menjadi macan kertas dengan Permendag 6/2022, tapi Menteri Perdagangan harus berani untuk tangan besi dan tegas demi memastikan DMO terlaksana.
“Jangan sampai nanti mereka (produsen minyak goreng) main kucing-kucingan dan akhirnya rakyat yang susah,” demikian Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu.
(*)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
