SANDEK Sulbar Harap Muh Sukur ‘Adik Bupati Mamasa’ Tidak Dipaksakan Jabat Sekda Mamasa

  • Whatsapp
Ketua Umum Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat (SANDEK) Irwan Sipattongan

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Proses pemilihan calon sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Mamasa yang mengikutkan adik Bupati Mamasa yang sedang menjabat menuai sorotan publik.

Salah satu calon sekda Mamasa yakni Muh Sukur adalah saudara kandung H. Ramlan Badawi yang juga bupati aktif saat ini.

Diketahui, sebelumnya ada tiga nama yang sempat masuk pada tiga besar calon Sekda Mamasa yakni Muhammad Sukur yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.

Kedua, Kain lotong Sambe yang menjabat Asisten Bidang pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamasa.

Sementara calon ketiga adalah Hermin Lululangi yang menjabat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamasa.


Serikat Nasional Akademisi (SANDEK) Sulawesi Barat menilai penunjukan Muh Sukur sebagai Sekda Mamasa yang tidak lain adalah adik kandung Bupati sendiri dinilai kurang baik.

Ketua Umum SANDEK Sulbar, Irwan Sipattongan menegaskan penunjukan Muh Sukur sebagai Sekda berpotensi menjadikan birokrasi daerah menjadi tidak sehat.

“Kami risau terhadap seleksi pencalonan sekda yang ada di Mamasa, sebab Muhammad Sukur masih Adik Kandung dengan Bupati Mamasa (H. Ramlan Badawi),” tegas Irwan, dalam keterangan pers yang diterima redaksi (12/2/2022).


Lebih jauh, Irwan menilai figur tersebut masih minim pengalaman dalam hal birokrasi daerah.

“Kemudian baru satu kali ia menjabat sebagai kepala dinas, kami mencurigai ada pengaturan sebelumnya, apalagi kami melihat poin yang didapat Muhammad Sukur yang tertinggi dari tiga calon tersebut,” lanjut Irwan.

Aktivis asal Sulawesi Barat yang berdomisili di Jakarta ini berharap hal ini harus jadi perhatian mengingat kepedulian terhadap daerah.



“Ini dapat merusak alam demokrasi yang selama ini kita junjung. Kabupaten (Mamasa) kita bisa lihat agregasi pembangunannya sangat lambat, pengelolaan organisasi pemerintahannya juga memprihatinkan,” sambung Irwan.

Terakhir, Irwan menegaskan, pihaknya akan mengawal masalah ini di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“kami akan terus kawal proses ini sampai ke Kemendagri di sini (Jakarta) sebagai hirarki tertinggi dalam penentuan Final keputusan,” tutupnya.(rls)


Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027.

Pos terkait