KAMMI dan HMI MPO Cabang Palu Tuntut Big Data Luhut Hingga Harga Sembako

  • Whatsapp

SUARAPANTAU.COM, PALU – KAMMI Daerah Palu dan HMI MPO cabang Palu menggelar aksi damai di gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kamis 14 April 2022.

Demonstrasi dalam rangka menyuarakan kesengsaraan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.“Ada hal yang tidak baik-baik saja di negeri yang kita cintai ini.

Pemerintah suka sekali mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dengan rakyat,” kata Malik selaku ketua umum KAMMI Palu ketika orasi.

Dalam aksi kali ini, kedua organisasi tersebut membawa empat tuntutan.

1. Menuntut ‘Big Data’ atas dukungan tiga periode

2. Turunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

3. Turunkan harga sembako,

4. Menolak pemindahan IKN sampai ekonomi Indonesia pulih.

Dalam demonstrasi mahasiswa, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan diduga telah menyebar hoaks soal Big Data dukungan Presiden Tiga Periode.Sebelumnya, Luhut Panjaitan klaim sekitar seratus juta orang yang setuju terkait masa jabatan presiden selama tiga periode.

Lalu tentang BBM yang naik, khususnya pertamax yang diperuntukan bagi kalangan atas. Bersamaan dengan itu, menteri ESDM juga mulai mengisyaratkan untuk ikut menaikan harga pertalite ditengah kelangkaan BBM.

Hal ini, tentu saja menjadi informasi baru yang memicu banyak tanda tanya di kepala masyarakat.

Sementara itu, Ketua Badan Koordinasi (BADKO) HMI Sulawesi Tengah, Jabir mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menghasilkan banyak kelapa sawit.

Sangat tidak wajar ketika Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng.

“Setidaknya ada 12 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang setiap bulannya menghasilkan 6 juta ton minyak,” ungkapnya.

Kemudian setelah melaksanakan sholat ashar berjamaah di depan Gedung DPRD Sulteng, orasi terus berlanjut hingga akhirnya masa aksi dibiarkan memasuki kawasan DPRD.

Tepatnya pada pukul 16.12 WITA massa aksi dan para anggota DPRD Komisi 4 yang saat itu hadir telah duduk di ruang aula untuk berdiskusi terkait tuntutan yang ada.

Ketua komisi 4 DPRD Sulteng, Alimuddin memulai diskusi dengan membacakan tuntutan-tuntutan kemudian menyerahkannya kepada masa aksi untuk menguraikan kembali sebab akibat dari tuntutan tersebut.

Mulai dari penuntutan ‘Big Data’ sampai penolakan pemindahan IKN hingga ekonomi Indonesia pulih.

“Kami ingin menegaskan bahwa sebenarnya kami tidak keberatan kalau IKN dipindahkan. Entah itu di Kalimantan, Papua, Sulawesi, atau di mana. Hanya saja melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, hal tersebut tidak memungkinkan,” kata Jabir.

Diketahui bahwa hutang Indonesia dalam kurun waktu 30 hari telah bertambah hampir seratus triliun.

“Apa yang kalian sampaikan adalah yang kami tunggu-tunggu. Kami sangat mengapresiasi kedatangan kalian,” ungkap Anggota Komisi 4, Hidayat.

Ia menyarankan tuntututan yang ada harus dibuatkan surat dan ditandatangani oleh masing-masing lembaga yang kemudian akan DPRD Sulteng teruskan ke pusat.

“Karena besok libur, jadi jika hari senin jam 9 suratnya sudah ada maka akan langsung kami kirimkan ke pusat,” tuturnya.

Diskusi ditutup dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) dan diakhiri foto bersama, mengingat aksi kita adalah aksi damai.

Adinda Salsabila

Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027.

Pos terkait