Viral Video Pemindahan Hewan Disertai Kekerasan di Samarinda, DPP PTI: Cabut Izin Kargo!

  • Whatsapp
Tangkapan layar proses pemindahan ternak ke kargo disertai kekerasan - SUARAPANTAU.COM/INT

SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Beredar video sadis kekerasan terhadap hewan ternak yang dipindahkan ke kargo dengan cara digantung menggunakan  crane kapal kargo, di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur.

Dewan Pengurus Pusat Pemuda Tani Indonesia (DPP PTI) mengaku prihatin atas aktivitas pemindahan hewan ke kargo dengan menyiksa hewan.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Wasekjend Perdaganan DPP PTI, Ananda Bahri Prayudha, Kamis 16 Juni 2022.

Ananda Bahri Pryudha mengecam tindakan kapal kargo yang melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan atau Animal Abuse seperti terlihat pada video Viral yang tersebar di media sosial.

“Dalam video yang beredar memperlihatkan pengangkutan hewan ternak dengan sadis. Beberapa ekor ternak diikat kepalanya, kemudian diangkat dengan menggunakan crane kapal kargo untuk dipindahkan ke truk pengangkut,” tegasnya.

Ananda mengungkapkan kondisi Animal Abuse atau Animal Ctuelty ini dapat terjadi karena tuntutan pekerjaan untuk memberikan keuntungan pribadi kepada perusahaan kargo.

“Dengan menggunakan cara-cara praktis namun sarat dengan tindakan kekerasan terhadap hewan,” lanjutnya.

Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia ini meminta tindakan tegas dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian untuk mencabut izin perusahan sadis ini.

Hal tersebut, sebagai bentuk efek jera dan pembelajaran bagi perusahaan sejenis dalam menjalankan praktek bisnisnya.

Padahal menurutmya Undang-Undang KUHP pasal 302 secara tegas mengatur hukuman pidana dan densa bagi setiap orang yang dengan sengaja menyakiti atau membuat cacat binatang atau merusak kesehatan binatang.

Terlebih, kondisi Indonesia yang sedang diterpa virus Penykit Mulut dan Kuku (PMK). Seharusnya Kementerian Pertanian lewat Badan Karantina Pertanian dapat lebih serius mengawasi distribusi hewan ternak atau perpindahan hewan ternak dari satu tempat ke tempat lain untuk mencegah terjadi penularan virus PMK yang sangat cepat.

“DPR dalam hal ini komisi IV menurutnya harus secara serius memberikan pengawasan dan teguran keras terhadap perusahaan bandel tersebut dan Kementerian terkait agar hal serupa tidak kembali terjadi,” tutup Ananda.

(ran)

Redaksi suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027.

Pos terkait