SUARAPANTAU.COM, BOGOR – Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (DPP ICMI) launching Sekolah Pemerintahan Desa (SPD), di Aula Andi Hakim Nasution (AHN), Sabtu 3 September 2022.
Kegiatan dirangkaikan dengan simposium nasional desa bertajuk “Dari Desa Menuju Indonesia Emas”.
Kegiatan dibuka langsung oleh Rektor IPB University sekaligus Ketua DPP ICMI, Prof. Arif Satria.
Turut hadir, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Dr. Yusharto Huntoyungo, dan Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbud RI, Prof. M. Faiz Syuaib.
Juga hadir, Wakil Ketua LPPM IPB University yang juga Ketua Majelis Transformasi Percepatan Pembangunan Desa DPP ICMI, Dr. Sofyan Sjaf.
Dalam sambutannya, Dr. Sofyan menuturkan bahwa peresmian SPD dan pelaksanaan simposium desa adalah wujud komitmen ICMI dan IPB University yang sejalan dalam upaya pembangunan desa.
Menurutnya, desa memiliki peran sentral. Sebab, terbukti, desa selalu bertahan dalam menghadapi krisis dan goncangan.
“Berkali-kali terbukti. Desa selalu mampu melampaui krisis dan goncangan. Terakhir, saat menghadapi krisis akibat pandemi COVID. Banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan, tetapi tidak begitu halnya dengan sektor pertanian yang berbasis di desa. Fakta menyatakan bahwa sektor ini tetap memberikan sinyal positif dan mampu bertahan di masa krisis,” ungkapnya.
Atas dasar itu, sambungnya, desa bernilai strategis. Penting untuk diperhatikan sekaligus didampingi. Perubahan besar Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa perubahan berarti di desa-desa seluruh Indonesia.
“Transformasi Indonesia harus dibangun dari desa-desa. ICMI dan IPB University menyadari betul hal ini. Bagi ICMI, tak lama setelah dilantik DPP, segera dibentuk majelis percepatan pembangunan desa yang agenda awalnya adalah simposium. Awalnya, direncanakan di Malang, tetapi kebetulan terselenggara disini bersamaan dengan rangkaian Dies Natalis IPB University,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Arif Satria dalam paparannya menyampaikan bahwa agenda percepatan pembangunan desa membutuhkan kontribusi kaum cendekia.
Khususnya pada soal inovasi-inovasi yang membantu langkah percepatan.
Lanjut Arif Satria, SPD dan Data Desa Presisi (DDP) yang digagas cendekiawan IPB University adalah bentuk nyata inovasi yang pada prinsipnya sangat dibutuhkan desa.
“Percepatan pembangunan desa, dan terlebih keberhasilannya, tidak terlepas dari konteks data. Jika data terkait desa tepat dan memadai, maka perencanaan pembangunan pun akan tepat. Data Desa Presisi yang digagas Dr. Sofyan Sjaf dari IPB University berperan strategis dalam menjawab kebutuhan data dimaksud. Sehingga, diharapkan, ke depan desa-desa yang telah menerapkan DDP dapat mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diharapkan,” katanya.
Ia melanjutkan, faktor lain yang tidak kalah penting adalah aspek tata kelola desa yang baik. Dalam hal ini, aparat desa perlu memiliki kecakapan yang mumpuni untuk menggerakkan pembangunan ke arah yang diharapkan.
“Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) ditujukan untuk membantu peningkatan kecakapan aparat desa. Selama lima bulan, para aparat desa dilatih sedemikian agar memiliki kecakapan yang diperlukan. Salahsatunya kecakapan mengumpulkan data. Dengan begitu, para aparat desa dapat menyusun data desa secara partisipatif,” ungkapnya.
Sementara, Dr. Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen membersamai sekaligus mendukung penuh agenda Data Desa Presisi (DDP).
Ia menyatakan, pihaknya tengah mengupayakan langkah intervensi untuk terapan DDP di 1.000 desa di Indonesia di tahun 2022 sampai 2023 mendatang.
“Kami sadari betul, kualitas data yang baik akan menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan di desa. DDP adalah solusi perbaikan kualitas desa dan karena itu kami bertekad membersamai dan mendukung penuh DDP diterapkan di banyak desa di Indonesia,” begitu tukasnya.
(ran)