SUARAPANTAU.COM, MAKASSAR – Aliansi Masyarakat Kepulauan Makassar (AMKM) menyayangkan langkah pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi. Kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kami dari AMKM sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Kami menolak keras keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat,” kata tokoh Pemuda Kepulauan Makassar Sardi dalam rilis yang diterima Suara Pantau. Jum’at (16/9/2022).
Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mencekik kehidupan para nelayan yang menggantungkan kehidupannya dilaut, para sopir, buruh dan lain lain.
Kenaikan harga BBM ini harusnya dibarengi peningkatan upah buruh dan fasilitas publik yang memadai seperti negara-negara lain yang selalu menjadi rujukan perbandingan harga BBM. Sementara di Indonesia kondisinya berbanding terbalik.
“Pemerintah sebagai pihak yang memiliki fungsi state management seharusnya setiap mau mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan yang matang. Kebijakan yang mau diambil harus dipikirkan secara holistik. Karena kebijakan menaikkan harga BBM ini akan berdampak dari hulu hingga hilir,” tutur Sardi yang juga Akademisi.
Sardi menegaskan AMKM menuntut pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini. AMKM berencana menggalang dukungan untuk turun ke jalan hingga tuntutan itu dipenuhi oleh pemerintah.
Sementara, tokoh Masyarakat H. Sukiman juga menilai bahwa kebijakan ini sama sekali memperburuk kehidupan di pulau ditambah lagi tidak adanya SPBU khusus yang disiapkan pemerintah untuk menangani pasokan distribusi kepulau.
(*)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
