SUARAPANTAU.COM – Rencana jalan berbayar di sejumlah ruas jalan di Provinsi DKI Jakarta menuai pro dan kontra oleh pubik.
Anggota DPD RI Periode 2014-2019, Abdul Azis Khafia menilai rencana Pemprov DKI jakarta menerapkan jalan berbayar bukan solusi cerdas.
Diketahui, wacana jalan berbayar merupakan rancangan Peraturan Daerah yang pernah diusulkan mantan Gubernur Anies Baswedan, sebagai upaya mengurangi kemacetan Jakarta.
Baca Juga: Abdul Azis Khafia Kenang Pendiri PPI MA Adang Rukhiyat Inspirasi Anak Madrasah
“Sebagai upaya mengurangi kemacetan Jakarta dengan memberlakukan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dibeberapa ruas jalan Ibukota bukanlah solusi cerdas atasi kemacetan Jakarta,” terang Azis Khafia dalam keterangan yang diterima Suarapantau.com, Sabtu 14 Januari 2023.
Wakil Ketua Umum BAMUS Suku BETAWI 1982 ini, menegaskan masih banyak alternatif kebijakan yang bisa diambil Pemerintah Daerah Jakarta dalam hal penanganan Kemacetan.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Dialog Pendidikan Bakornas LAPENMI PB HMI
Abdul Azis Khafia mencontohkan, pembangunan hunian masyarakat kota (rusun maupun apartemen) disekitar lokasi bisnis agar ketika berangkat atau pulang kerja tidak menambah kepadatan lalu lintas.
Kedua, kata Abdul Azis Khafia, mengoptimalkan rambu-rambu lalu lintas dan kinerja polisi yang melayani masyarakat.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
