Menurutnya, memang Pemerintah DKI Jakarta tetap memaksakan tarif jalan berbayar ini, pasti akan ada gejolak ditengah masyarakat.
“Saya banyak mendengar keluhan dari masyarakat tentang menolak rencana jalan berbayar ini. Apalagi ini tahun politik, sangat beresiko sekali. Ditambah lagi kita baru keluar dari wabah virus covid 19 yang cukup lama memporak-porandakan kehidupan kita,” terangnya.
“Ini masyarakat baru bangkit dari wabah covid, harusnya pemerintah sedikit lebih peka dengan kondisi masyarakat sekarang. Banyak masyarakat yang kena PHK dan kehilangan pekerjaan pada saat wabah virus covid kemarin, lalu sekarang mereka lagi berusaha kembali untuk mencari pekerjaan dan juga termasuk dunia usaha,” tandasnya.
Ia menambahkan, bahwa saat ini banyak pengusaha yang gulung tikar, dan sekarang mereka baru mulai bangkit kembali.
Harusnya pemerintah itu memberikan insentif dan mempermudah segala bentuk pelayanan maupun perizinan bagi masyarakat. Jangan hanya ingin meningkatkan APBD dan mengurangi kemacetan sementara masyarakat banyak yang di korbankan.
“Jika memang ingin mengurangi kemacetan, harusnya pemerintah DKI Jakarta memperbaiki dulu sistem dan fasilitas transportasi umum. Tidak hanya pelayanan saja. Akan tetapi jumlah angkutannya juga harus diperbanyak, jika perlu full disubsidi angkutan umumnya dan mengratiskan kepada masyarakat yang menggunakan,” urai Braditi Moulevey.
“Sehingga akan lebih menarik itu naik kendaraan umum dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Itu harusnya yang diprioritaskan terlebih dahulu. Jangan sampai berharap untuk menyelesaikan masalah tetapi timbul masalah baru,” tutupnya.
(***)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
