SUARAPANTAU.COM, JAKARTA – Ketua Biro Kaderisasi & Keanggotaan DPD Partai Golkar DKI Jakarta Indra J Piliang, punya saran untuk Ketua Umum Airlangga Hartarto. Saran tersebut berkaitan soal elektabilitas Airlangga yang belum mengalami kenaikan secara signifikan.
Indra berpendapat, demi mengerek elektabilitasnya, ia menyarankan Airlangga untuk tidak lagi menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
““Menurut saya Ketua Umum Partai Golkar sesegera mungkin tidak lagi mengurus masalah-masalah ekonomi. Jika ada reshuffle sebaiknya Airlangga Hartarto tak lagi menduduki kursi kementerian di bidang ekonomi,” papar Indra, Selasa (31/1/2023).
Pernyataan yang disampaikan Indra tersebut bukan berarti Airlangga mundur dari kabinet. Indra mengatakan bahwa Airlangga haruslah menempati pos menteri yang strategis. Dengan demikian, masyarakat bisa melihat potensi lain dari Airlangga sebagai seorang pemimpin.
“Langsung saja di kementerian bidang sosial atau politik. Karena di wilayah sana lah orang akan tahu siapa Airlangga Hartarto yang sangat memahami sebetulnya masalah politik dengan baik,” jelas Indra.
Salah satu yang menjadi sorotan bagi Indra adalah terkait cara berkomunikasi Airlangga yang dinilainya bertolak belakang dengan masyarakat. Menurutnya, ketika Airlangga berada di pos Menko Perekonkmian, “bahasa langitan nan akademis” dari Airlangga susah dicerna oleh masyarakat awam.
“Kalau sekarang saya khawatir apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum bahasa kesehariannya sangat tidak dipahami oleh masyarakat. Kita tahulah bahasa ekonomi, walaupun rakyat diurus oleh Partai Golkar dengan baik untuk urusan perutnya, tetapi ketika berbahasa ekonomi ke masyarakat banyak, itu ditolak oleh publik,” ujar Indra.
Ia menilai, hampir tak ada pemimpin Indonesia yang berlatar belakang seorang pebisnis ataupun pegiat ekonomi. Bahkan sebuah organisasi yang menyeret diksi ekonomi harus berubah menjadi lebih universal jika hendak masuk gelanggang politik.
“Berdasarkan sejarah, sosok-sosok ekonomi dan para saudagar itu cenderung ditolak oleh masyarakat. Misalnya saja Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. Entah mengapa rakyat Indonesia ini tidak terlalu suka dengan figur yang muncul dari ranah bisnis,” ungkap Indra.
Satu pekerjaan besar menanti Airlangga Hartarto untuk meyakinkan Presiden Jokowi nantinya jika ia menghendaki secara serius peningkatan elektabilitasnya dengan mengambil jalan lain sebagai menteri kabinet. Pertaruhannya pun tak kalah besar dengan kontestasi Pilpres nanti. Tetapi ini tentu adalah gagasan dan usul yang perlu dipertimbangkan secara serius.
“Untuk langsung melejitkan Airlangga Hartarto sebisa mungkin tidak mengambil jabatan di kabinet untuk urusan ekonomi. Ini memang pekerjaan yang berat. Apakah bisa dinegosiasikan kepada presiden? Tapi kalau presiden memang menginginkan Airlangga Hartarto atau memberikan restu kepada Airlangga untuk menjadi Capres, ya segera tidak memberikan tanggung jawab di bidang ekonomi. Itu masalahnya menurut saya,” tutup Indra.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
