SUARAPANTAU.COM – Aliansi Peduli Demokrasi Massenrempulu menilai Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan diduga melanggar aturan.
Hal tersebut, disampaikan oleh Koordinator liansi Peduli Demokrasi Massenrempulu, Fadli dalam keterangan yang diterima Suarapantau.com, Ahad 5 Februari 2022.
Dalam keterangannya Fadli menyampaikan terjadinya dugaan pelanggaran rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabuoaten Enrekang khususnya di Kecamatan Baraka.
Fadli menambahkan, rekrutmen penyelenggara Pemilu 2024 perlu di evaluasi karena juga beredar isu rekrutmen PPS juga dinilai kurang transparan.
“Polemik demi polemik terus terjadi di Proses Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di kabupaten enrekang setelah polemik Rekrutmen PPS oleh KPU belum terang di mata publik kini terjadi lagi polemik rekrutmen Panwas Kelurahan/Desa,” terang Fadli.
Lebih jauh, kata Fadli, proses rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa di kabupaten ada indikasi terjadinya Pelanggaran atas UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan Perbawaslu yang dilakukan oleh BAWASLU KABUPATEN ENREKANG dan PANWASLU Kecamatan Khususnya Panwaslu Kecamatan Baraka.
Ia membeberkan ada indikasi meloloskan pengawas pemilu Kelurahan/desa yang terafiliasi partai politik dan terjadinya dugaan nepotisme dalam proses rekrutmen Panwaslu Kelurahan/desa di Kecamatan Baraka dan berbagai pelanggaran lainnya.
Maka dari itu, kata Fadli, pihaknya melaporkan Bawaslu Kabupaten Enrekang sebagai penanggungjawab perekrutan secara keselurahan yang lalai dalam mengawal proses rekrutmen di tingkat Panwaslu Desa oleh Panwaslu Kecamatan.
Ia juga, akan melaporkan Panwaslu Kecamatan Baraka ke DKPP dan Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran pada proses rekrutmen panwas Desa/Kelurahan di Kecamatan Baraka.
“Ada indikasi sarat akan nepotisme dan pelanggaran konstitusi pemilu dan kami sudah memiliki bukti untuk dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran ini terang,” tutup Fadli.
(***)
