SUARAPANTAU.COM – Proses perekrutan Panwaslu Desa/Kelurahan di Kabupaten Enrekang berpolemik karena diduga perekrutan tidak profesional.
Aksi protes dilakukan oleh mahasiswa Enrekang yang tergabung di Aliansi Peduli Demokrasi Massenrempulu (APDM), Rabu 8 Februari 2023.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi tersebut menggelar aksi demonstrasi di Bawaslu Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Bawaslu Jakarta Pusat dan Satpol PP Jalin Sinergitas Jelang Pemilu 2024
Para demonstran menyempaikan sejumlah aspirasi terkait temuan dugaan pelanggaran perekrutan Panwas Desa/Kelurahan.
Proses rekrutmen dinilai sarat akan dugaan nepotisme dan pelanggaran lainnya terkait UU Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Panwas Desa/kelurahan.
Baca Juga: Sosialisasi Bawaslu Kalbar, GMNI Singkawang Independen dan Siap Kawal Pemilu 2024
“Proses rekrutmen panwas desa/kelurahan di kabupaten enrekang khususnya kecamatan baraka berdasarkan hasil investigasi kami ada dugaan panwas desa yang diloloskan di Kecamatan Baraka terafiliasi partai politik,” ungkap Koordinator aksi, Fadli.
Fadli menambahkan, juga dugaan terjadinya nepotisme karena meloloskan panwas desa yang baru sekitar 3 tahun berdomisili di kelurahan Tomenawa dan mengabaikan prinsip kearifan lokal.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
