Posisi politik menjadi terjual kepada yang mampu membayar, bukan kepada yang paling pantas memimpin.
Politik dan uang telah lama menjadi pasangan tak terpisahkan dalam banyak demokrasi, dan Indonesia tidak terkecuali.
Dinamika antara kedua elemen ini, terutama dalam konteks pemilihan umum, mencerminkan bagaimana kekuasaan dan uang dapat membentuk jalannya politik dalam sebuah negara.
Pemilu di Indonesia, sama seperti di banyak negara lainnya, merupakan salah satu cara bagi rakyat untuk menggunakan suara mereka. Mereka dapat memilih siapa yang akan mengambil alih tampuk kepemimpinan dan membawa perubahan yang mereka harapkan.
Baca Juga: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Kemajuan atau Kemunduran Demokrasi di Indonesia?
Sayangnya, realitas yang sering muncul adalah peran uang yang mengaburkan visi dan misi yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan.
Fenomena politik uang dalam pemilu Indonesia adalah realitas pahit yang sering kita saksikan. Praktik ini merusak integritas pemilu dan mengancam demokrasi.
Baca Juga: OPINI: Partai Gerindra di Era Keterbukaan
Terlebih lagi, itu merugikan rakyat yang berhak mendapatkan pemimpin terbaik berdasarkan visi, misi, dan track record, bukan berdasarkan siapa yang memiliki dana kampanye terbanyak.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
