SUARAPANTAU.COM – Kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020-2022 terus bergulir dan diusut oleh aparat penegak hukum.
Terbaru Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim. Hak politik kader senior Golkar Jatim itu juga dicabut selama lima tahun.
“Menuntut agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sahat dengan pidana penjara 12 tahun dikurangi dengan masa tahanan selama persidangan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Arif Suharmanto, di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (8/9/2023).
Baca Juga: Dicekal KPK Ke Luar Negeri, Harta Kekayaan Anwar Sadad Wakil Ketua DPRD Jatim Rp9,6 Miliar
Sahat dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sahat juga dianggap menerima suap dari dua terdakwa lainnya yaitu Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku pengelola kelompok masyarakat (pokmas) tahun anggaran 2020-2022.
“Berdasarkan pembuktian uang Rp39,5 miliar terbukti diterima terdakwa Sahat melalui [staf ahlinya] terdakwa Rusdi,” ujar JPU.
Selain itu Sahat juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsidair kurungan enam bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar.
“Jika tidak bisa membayar uang pengganti, maka harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika tidak sanggup membayar, diganti dengan pidana penjara selama enam tahun,” ucap Arif.
Jaksa juga memberikan tuntutan tambahan berupa dicabutnya hak terdakwa Sahat untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun, terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
