Sebelumnya diketahui, kasus penahanan ijazah siswa di sekolah swasta diungkapkan oleh Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. Jhonny mengaku geram karena masalah itu dinilai melanggar kebijakan mengenai wajib belajar 12 tahun.
“Itu (sekolah swasta yang menahan ijazah) melakukan pelanggaran, karena siswa akibat ekonomi keluarga tidak mampu membayar uang sekolah di sekolah swasta,” kata Jhonny, Rabu (4/10) lalu.
Menurut penuturan Jhonny, penahanan ijazah menyebabkan banyak siswa yang tersendat untuk bersaing di dunia kerja, yang berimbas pada meningkatkan angka pengangguran serta masalah kemiskinan.
Politisi PDIP tersebut menekankan bahwa persoalan itu bukanlah hal sepele dan menjadi PR besar bagi Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Jhonny menyebut, kasus penahanan ijazah siswa sekolah swasta sudah lama terjadi dan paling banyak terjadi di masa pemerintahan Anies Baswedan.
“Ini akumulasi dari yang lama, yang lalu-lalu. Bukan sekarang doang. Zaman Anies yang paling banyak karena pas itu maraknya Covid-19,” ujar dia.
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
