SUARAPANTAU.COM – Badan Intelijen Negara (BIN) didesak oleh publik untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat, Brigadir Jenderal (TNI) KSP Silaban.
Dalam keterangan pers yang diterima Suarapantau.com (Ahad, 25/11/2023), Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), George Edwin Sugiharto mendesak BIN harus menjawab keraguan publik.
Indikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bersih terus bergema di tengah masifnya indikasi tidak netralnya para pejabat negara hingga penggunaan aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan pasangan calon atau partai politik tertentu.
Baca Juga: KRPP Bongkar Pejabat Kemendes Paksa Pendamping Desa Jadi Buzzer Pilpres
“Kekhawatiran akan penyelenggaraan pemilu yang tak bersih, jujur, dan adil terus menjadi sorotan seiring dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2024,” terang George Edwin.
Kekhawatiran publik makin menguat setelah terbongkarnya berbagai kasus pengerahan alat negara dan ASN untuk memenangkan kandidat tertentu muncul dengan beredarnya tangkapan layar pakta integritas yang ditandatangani Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat Brigadir Jenderal (TNI) KSP Silaban.
Dalam pakta integritas tersebut, ada lima poin pernyataan yang salah satunya berbunyi, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen plus 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
Baca Juga: Asran Siara: KPU Harus Waspada Pihak yang Ganggu Jalannya Pemilu 2024
Atas persoalan tersebut tersebut, Aktivis Alumni HMI, George Edwin menekankan bahwa perosalan terkait dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam pakta integritas tersebut atau kasus-kasus lain seperti mobilisasi ASN seharusnya ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku. Benar dan salah bukan melalui opini publik.
“Indonesia memiliki perangkat hukum pemilu yang komprehensif, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Polri, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kita harus menegaskan kembali komitmen kita sebagai negara hukum,” terangnya.
George Edwin juga mengkritik Paslon yang selalu meng-amplifikasi kecurangan pemilu. Padahal sekarang kekuasaan ini tersebar disemua paslon.
“Jadi kami mengkritik keras yah, ini jangan maling, teriak maling seolah-olah terjadi kecurangan, mereka dicurangi, padahal sekarang kekuasaan ini, kan, tersebar. Alih-alih menuding salah satu pihak, soal dugaan kecurangan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum.” tegasnya.
Potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk membantu pasangan calon tidak hanya ada di pasangan Ganjar-Mahfud.
Bahkan, potensi itu juga ada di pasangan Anies-Muhaimin, karena ada beberapa politisi parpol anggota Koalisi Perubahan yang juga anggota Kabinet Indonesia Maju saat ini.
Lebih lanjut, George Edwin juga menggarisbawahi keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat dalam pakta integritas tersebut.
“BIN harus memberikan klarifikasi yang transparan untuk menghilangkan kekhawatiran terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bersih, jujur, dan adil. Tidak cukup hanya dengan penegakan hukum; transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam proses ini,” tegasnya.
Instrumen hukum untuk mengantisipasi dan menangani potensi pelanggaran atau kecurangan pemilu memang ada dan bisa digunakan. Akan tetapi, kerja instrumen hukum tersebut juga belum tentu sesuai dengan harapan, yakni transparan, akuntabel, dan proporsional.
”Yang kita khawatirkan, selalu ada cara untuk menoleransi laporan pelanggaran atau kecurangan agar tidak diproses sesuai dengan koridor. Selalu ada celah, misalnya, ada unsur yang kurang,” katanya.
(***)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
