SUARAPANTAU.COM – Organisasi mahasiswa Cipayung Plus mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap. Salah satunya, komitmen melawan gerakan politisasi SARA di Pemilu 2024.
Dalam keterangan yang diterima Suarapantau.com, kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta mendorong terwujudnya Pemiu 2024 yang berkualitas dan bermartabat.
Berikut ini, beberapa poin pernyataan sikap Cipayung Plus DKI Jakarta:
- Ikut serta dalam Mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
- Ikut serta dalam Mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai, beritegritas, tanpa hoax, Politisasi SARA dan Politik Uang
- Siap Menjaga Keharmonisan antar umat beragama demi mewujudkanPemilu Jujur dan Adil
Baca Juga: Korwil III PP GMKI Temui Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Cipayung Plus dalam keterangan persnya, menegaskan Pemilu merupakan mekanisme politik dalam kehidupan negara demokrasi yang bertujuan mendorong terjadinya proses peralihan kekuasaan secara demokratis.
“Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang dalam melaksanakan pemilu langsung. Sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 harus dipastikan semakin baik, berlangsung secara konstitusional dan memiliki legitimasi sesuai prinsip demokrasi,” tegasnya.
Pemilu 2024 yang demokratis memiliki makna yang semakin penting mengingat Indonesia masih menjadi salah satu referensi penting berjalannya sistem demokrasi. Ditengah kemunduran ekstrem demokrasi di berbagai negara.
Baca Juga: Korwil III PP GMKI dan Fisipol UKI Rayakan Natal Tahun 2023
“Pemilu bukan hanya harus sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur adil (jurdil), melainkan juga bermartabat, beretika, serta menjaga marwah dan nilai keindonesiaan,” terangnya.
Cipayung Plus: Pemilu Harus Bermartabat
Dalam praktiknya selama ini, lanjut Carlos Wawo, Pemilu acapkali tidak seluhur tujuan mulianya. Seringkali Pemilu masih diwarnai berbagai persoalan dan tantangan kebangsaan.
Karena itu, menjaga martabat Pemilu kita harus menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, perilaku kekerasan yang merusak dan memecah belah komponen bangsa.
Baca Juga: PP GMKI Minta Semua Pihak Tidak Terprovokasi dengan Kasus Bitung
“Menghindari dan mencegah hate speech, hoax, fitnah dan adu domba yang menimbulkan polarisasi dan terjadinya konflik horisontal di masyarakat serta mengorbankan kepentingan nasional karena itu adalah bentuk kemunduran demokrasi,” tegasnya.
Lebih dari itu, Pemilu sebetulnya merupakan cara demokrasi untuk meresolusi konflik. Penegakan moral dan etika selama Pemilu sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi.
Karena itu, pelaksanaan pemilu yang damai, aman, tertib dan beritegritas akan bisa lebih memastikan teresolusinya masalah yang dihadapi di masyarakat.
Baca Juga: Korwil III PP GMKI Hadiri Dialog Kebangsaan Lintas Agama 2023 FKUB Jakarta Pusat
Mewujudkan kampanye yang substantif dan berkualitas, ditandai dengan dialog yang dinamis dan konstruktif, proses interaksi untuk membangun konsensus tentang hal-hal strategis menyangkut masa depan demi kebaikan dan kemajuan Indonesia harus terus dilakukan.
“Selain itu, scara substantif Pemilu yang bermakna dan bermartabat juga bukan hanya bertujuan untuk pergantian kekuasaan, tapi juga menjadi pintu masuk untuk mendorong agenda perubahan rakyat,” ungkapnya.
“Diantaranya ekonomi yang berkeadilan, politik yang responsif bukan represif, toleransi dalam keberagaman, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan ekologis, pemerintahan yang bersih, keadilan gender, perlindungan kelompok rentan dan lain-lain,” tutupnya.
(***)
Ikuti berita terbaru di Google News
Redaksi Suarapantau.com menerima naskah opini dan rilis berita (citizen report).
Silahkan kirim ke email: redaksisuarapantau@gmail.com atau Whatsapp +62856-9345-6027
